“Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tahapan ataupun masa Pilkada serentak tahun 2024 di dalam Pemerintah Kota Bandung khususnya tidak ada rotasi atau tidak ada pemindahan kepegawaian dan lain sebagainya,” kata Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Bayu Muhammad di Bandung, Rabu.
Bayu mengatakan pihaknya mengadakan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara ASN) pada bulan Juli mendatang dengan melibatkan seluruh unsur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Menurutnya deklarasi ini bertujuan untuk menegaskan komitmen ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan netral dan tidak berpihak dalam situasi politik maupun kepentingan tertentu.
“Dan juga langkah-langkah mitigasi berpotensi pelanggaran terhadap ASN yang memang harus kita bicarakan bersama,” kata dia.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam mengawasi seluruh Pilkada serentak 2024.
"Dengan menjadi pengawas partisipatif, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Semua laporan kami terima. Ini untuk membantu Pilkada 2024 berjalan dengan baik," katanya.
Bayu mengatakan saat ini tahapan Pilkada 2024 memasuki tahap pemuktahiran data pemilih oleh petugas Pantarlih. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi apabila ada penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
"Sekarang kita memasuki pembentukan badan adhoc, ada pengawasan dari Bawaslu secara melekat untuk perekrutan pantarlih. Misalnya ada joki Pantarlih dipastikan seluruh masyarakat apakah rumahnya benar didatangi oleh Pantarlih," kata Bayu.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2024
