Hingga saat ini, China telah memberlakukan lebih dari 150 undang-undang di bidang tata kelola dunia maya, kata Wang Song, wakil direktur Administrasi Dunia Maya China (Cyberspace Administration of China/CAC), dalam konferensi pers pada Selasa (18/6).
Guna memfasilitasi pembangunan ekonomi digital, China telah merumuskan dan menerapkan undang-undang dasar di bidang tersebut, termasuk Undang-Undang E-Commerce.
Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk memperkuat undang-undang di area tertentu, seperti livestreaming, pembayaran online, dan rekrutmen online.
Per Desember 2023, pengguna internet di China mencapai lebih dari 1,09 miliar, tunjuk data statistik dari Pusat Informasi Jaringan Internet China (China Internet Network Information Center).
Pada Mei 2024, serangkaian peraturan sementara terkait pemberantasan persaingan tidak sehat di dunia maya telah diberlakukan, ujar Peng Xinmin, seorang pejabat di Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (State Administration for Market Regulation/SAMR).
China telah merancang peraturan-peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan sah anak di bawah umur di dunia maya, termasuk peraturan tentang perlindungan informasi pribadi anak-anak secara online, ungkap Li Changxi, seorang pejabat di CAC.
Di bidang penegakan hukum, CAC berfokus pada penanganan perilaku yang tidak pantas atau ilegal di dunia online, termasuk penyebaran informasi palsu dan penyalahgunaan algoritma. Lebih dari 40 operasi khusus telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir, yang berujung pada penghapusan lebih dari 20 miliar informasi ilegal, papar Li.
Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mendorong platform online agar memenuhi tanggung jawab utama mereka serta membangun mekanisme pengaduan dan pelaporan yang baik, sehingga melindungi hak dan kepentingan sah penggunanya.
Otoritas regulasi pasar China memperkuat pengawasan mereka terhadap iklan online, menyelidiki dan menangani total 22.500 kasus iklan online palsu atau ilegal pada 2023.
SAMR juga membentuk mekanisme online untuk penyelesaian sengketa konsumen. Platform penyelesaian sengketa konsumen nasional China, 12315, telah secara langsung menyelesaikan 5,835 juta sengketa konsumen hingga saat ini, sebut Peng.
Zhou Jiahai, Direktur Kantor Penelitian Mahkamah Agung Rakyat (Research Office of the Supreme People's Court) China, mengatakan bahwa pengadilan China di berbagai tingkatan telah berupaya memperkuat perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual guna mendorong penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Melalui penanganannya terhadap jenis-jenis kasus baru yang melibatkan sejumlah isu, seperti diskriminasi harga berdasarkan data, pengadilan China mengklarifikasi aturan-aturan peradilan untuk bidang-bidang hukum baru yang berhubungan dengan internet.
Pengadilan China di semua tingkatan telah menjajaki dan mendorong integrasi proses peradilan dan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain.
Pengadilan digital juga sedang dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja peradilan. Pada 2023, lebih dari 45 juta kasus diterima oleh pengadilan di seluruh China, dengan 30 persen dari kasus-kasus tersebut diajukan secara online dan lebih dari separuh dokumen hukum terkait dilayani secara online, tutur Zhou.
Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
COPYRIGHT © ANTARA 2024
