"Dugaan permainan PPDB perlu diusut tuntas. Oleh karena itu kami memberikan dukungan dan siap mengawal Ombudsman agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya membongkar mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," kata Ketua FKM Palembang Wahyudi, di Palembang, Jumat.
Menurut dia, langkah Ombudsman RI Perwakilan Sumsel mengusut berbagai kejanggalan dalam proses PPDB tahun ini jangan sampai terhenti oleh kekuatan tertentu yang terlibat dalam permainan tersebut.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB sangatlah penting untuk memastikan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan. Kami mendukung penuh upaya Ombudsman dalam membongkar segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi selama proses PPDB," ujarnya.
Baca juga: Dinas Pendidikan Sumsel tetapkan 50 persen PPDB jalur zonasi
Dukungan dari FKM Palembang ini bukan tanpa alasan, sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dugaan permainan atau kecurangan dalam PPDB 2024 telah mencuat ke permukaan.
Akhir-akhir ini banyak orang tua mengeluhkan adanya praktik tidak adil yang menghalangi anak-anak mereka untuk mendapatkan sekolah yang layak.
Dugaan praktik permainan dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai hingga petinggi Dinas Pendidikan Sumsel atas proses PPDB 2024 ini juga perlu dibongkar dan diberikan tindakan hukum secara tegas jika terbukti bersalah, guna memberikan efek jera bagi siapa saja yang terlibat merusak reputasi dunia pendidikan.
Baca juga: Disdik Sumsel tangani kasus jual beli bangku PPDB SMA di Palembang
"Kami menunggu hasil Ombudsman Sumsel mengungkap kasus ini. Berkemungkinan kami akan bergerak lagi melakukan unjuk rasa dan membawa persoalan itu ke jalur hukum atau litigasi," jelas Wahyudi.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adriansyah menambahkan pihaknya saat ini tengah melakukan tindakan korektif PPDB di 22 sekolah tingkat SMA dan telah meminta keterangan kepala sekolah tersebut.
"Kami memanggil 22 Kepala SMA Negeri di Palembang, termasuk pejabat Dinas Pendidikan Sumsel, dan meminta penjelasan mereka terkait permasalahan PPDB sejak Rabu 19 Juni 2024. Informasi dan data dari para pihak yang dipanggil akan dibahas untuk menentukan langkah proses pengusutan selanjutnya," ujar Adriansyah.
Baca juga: Pemprov Bali libatkan Ombudsman dan akademisi pantau PPDB SMA/SMK
Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
