Bandung (ANTARA) - Direktur Eksekutif Refominer Institute Komaidi Notonegoro menilai upaya komersialisasi gas bumi masih perlu dioptimalkan terutama bagi para pemangku kepentingan.

Dia berpendapat tiga kementerian terkait yaitu kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan masih memiliki pandangan yang berbeda terkait harga gas bumi.

“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah, karena selama tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialiasi gas bumi di Indonesia, padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujar dia dalam kegiatan Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) diyakini menjadi salah satu kunci agar komersialiasi gas bumi dapat lebih optimal. Pasalnya, HGBT dapat menentukan nilai keekonomian suatu proyek.

Oleh sebab itu, diperlukan kesepahaman antara Kementerian terkait, produsen gas dan pengguna gas bumi.

Baca juga: Kementerian ESDM evaluasi kebijakan HGBT

Baca juga: Perusahaan gas bumi minta kebijakan perpanjangan HGBT dievaluasi


Dia mengamini tujuan pemerintah memberikan harga gas murah untuk industri memiliki tujuan yang baik. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri lainnya.

“Padahal nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting, karena ini adalah penentu suplai gas bumi untuk industri,” katanya.

Dia mencontohkan Thailand sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menjaga nilai keekonomian gas bumi. Negara itu mampu menyediakan kebijakan yang bisa memberikan nilai keekonomian kepada semua pihak baik produsen maupun konsumen gas.

“Pemerintah Thailand menjamin adanya margin yang layak untuk semua elemen, mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, sampai ke pembelinya, ada jaminan pasokan,” tambah dia.

Sementara itu, Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin mengatakan kelanjutan kebijakan HGBT di sektor industri akan diputuskan Presiden Joko Widodo

Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi hingga bulan Agustus mendatang untuk kemudian dilaporkan ke Menteri ESDM dan dilanjutkan kepada Presiden.

Baca juga: Menperin: Banyak calon investor tunggu program HGBT dilanjutkan

Baca juga: Menteri ESDM pastikan kebijakan harga gas murah dilanjutkan


Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024