Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong percepatan proyek manajemen banjir perkotaan terpadu di Jabodetabek guna mengurangi dampak kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.

“Proyek Integrated Urban Flood Management bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir di Jabodetabek," kata Basuki dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Basuki menyampaikan manajemen banjir perkotaan terpadu dapat dilakukan melalui penerapan langkah-langkah pengendalian banjir yang komprehensif seperti perbaikan sungai, penggalian dasar sungai dan perlindungan tepian, kolam penahan, dan saluran pintas.

Menteri PUPR sebelumnya melakukan pertemuan dengan Senior Deputy Director of Southeast Asia Division Japan International Cooperation Agency (JICA) Hidenori Hashimoto di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Pertemuan tersebut mendiskusikan mengenai proyek Manajemen Banjir Perkotaan Terpadu (Integrated Urban Flood Management) di Jabodetabek.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama di bidang infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, perumahan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengapresiasi hasil studi yang telah disampaikan oleh Yachiyo Engineering Consultant JICA dan mendorong percepatan pekerjaan Integrated Urban Flood Management di Jabodetabek.

"Saya berterima kasih atas hibah JICA yang telah membantu dalam survei persiapan proyek yang berlangsung dari tahun 2023-2025. Saya harap konstruksi untuk 1 atau 2 komponen pekerjaan dapat segera dimulai di periode 2025-2029,” ucap Basuki.

Dalam proyek Integrated Urban Flood Management tersebut, lanjut Basuki, akan termasuk pula paket pekerjaan yang meliputi operasi perubahan Bendung Bekasi dan kolam retensi di Sungai Bekasi, Cikeas dan Cileungsi, peningkatan saluran, kolam retensi, dan saluran bawah tanah di Jakarta Barat, stasiun galian dan pompa di Jakarta Timur, pemeliharaan anak Sungai Sabi ke Sungai Cisadane.

Dia juga menyampaikan potensi kolaborasi bagi investor Jepang dalam proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang didanai menggunakan skema KPBU Support-Built-Operate-Transfer (SBOT) dengan total nilai investasi mencapai Rp12,5 triliun.

Menteri PUPR juga mendiskusikan mengenai potensi kerja sama dalam bidang pengembangan IKN dan proyek infrastruktur lainnya.

Menindaklanjuti permohonan Kementerian PUPR kepada Duta Besar Jepang yang baru di Indonesia pada pertemuan bilateral Maret 2024 untuk dukungan konektivitas di IKN, potensi kerja sama yang bisa dilakukan di antaranya, pembangunan jalan untuk menghubungkan area immersed tunnel dengan IKN dan studi antisipasi banjir di Ibu Kota Nusantara.

"Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun program pengelolaan banjir di IKN, kami berharap dukungan JICA untuk me-review program tersebut,” ungkap Basuki.

Basuki menyebutkan potensi kerja sama lainnya yang bisa dilakukan di antaranya pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi yang dibangun dalam 2 tahap dengan total panjang 125,72 km.

Kemudian, pembangunan jalan lintas selatan Pulau Jawa sepanjang 134 km. Serta kerja sama pengembangan jalan tol Sicincin-Bukittinggi-Payakumbuh.

Basuki juga mendiskusikan potensi kolaborasi lainnya di bidang pengolahan limbah, sabo dam, dan perumahan. Diantaranya, progres kerja sama pada Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Tahap I (IP-579), penyusunan masterplan untuk 56 proyek Sabo Dam di Indonesia.

"Serta, inovasi pembangunan perumahan dan bangunan modular atau volumatric system for high rise building or apartments," jelasnya.

Basuki berterima kasih kepada Pemerintah Jepang dan JICA atas kerja sama dan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia selama ini termasuk dukungan dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024.

"Terlebih, dengan adanya Japan Pavilion dan kehadiran delegasi Jepang yang berdampak besar dalam pelaksanaan forum tersebut. Semoga kerja sama dan kolaborasi kita ke depannya akan berlanjut dengan baik,” tandas Basuki.

Senior Deputy Director of Southeast Asia Division JICA Hidenori Hashimoto menilai, wilayah Jabodetabek sangat membutuhkan flood control measurement.

"Saat ini sedang dilaksanakan preparation study, termasuk di antaranya wilayah Jakarta Pusat dan Bekasi, serta dalam tahap akhir penentuan basic design. JICA telah memulai preparatory survey sejak April 2024 dan berencana untuk melaksanakan appraisal pada akhir tahun 2024,” kata Hidenori.

Baca juga: Menteri PUPR bahas pembangunan Rusun ASN IKN skema KPBU dengan Menkeu
Baca juga: Menteri PUPR yakin proyek tanggul laut mampu atasi rob di Semarang
Baca juga: PUPR: Istana di IKN siap untuk ditempati Presiden pada 17 Agustus


Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024