"Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menteri Agama Indonesia dengan Menteri Haji Arab Saudi," kata Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Muhaimin terkait kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina yang mengalami kelebihan kapasitas. Dia menilai situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag dalam negosiasi dengan pihak Arab Saudi.
"Mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jamaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik," kata Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI itu.
Menurut dia, pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu, hanya bersifat seremonial. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi di masa mendatang.
"Oleh karena itu ketika Menteri Haji Arab Saudi dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto," katanya menegaskan.
Dia juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut serta dalam upaya negosiasi. Ia berharap Kemenlu dapat mendukung Kemenag sehingga posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas yang memadai.
Muhaimin juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina, bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.
"Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina, betul-betul tanggung jawab soal MCK. Ini tidak bisa dibiarkan," katanya menegaskan.
Baca juga: Ketua Timwas Haji DPR desak temuan masalah haji ditindaklanjuti
Baca juga: Timwas Haji DPR Dorong Pembentukan Pansus terkait Pelaksanaan Haji 2024
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
