Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin berkomitmen mewujudkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang transparan dan bebas kecurangan, bahkan siap membatalkan kelulusan bila memang ada calon peserta didik yang melakukan kecurangan atau data yang tidak wajar.
"Walau sudah diumumkan (PPDB tahap 1), saya minta jika ada yang melanggar aturan maka kelulusannya dianulir," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Untuk itu, Bey memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) agar segera menindaklanjuti bila ditemukan kecurangan atau data tidak wajar, yang merupakan buntut dari kekhawatiran masyarakat terkait manipulasi data dalam proses seleksi PPDB.
"Ada salah satu sekolah di suatu tempat yang diulang sidang plenonya, akan diteliti ulang untuk memastikan data domisili tepat," ucap Bey.
Baca juga: Ombudsman Jabar terima 24 laporan pelanggaran proses PPDB
Adanya permintaan dari masyarakat dan lembaga independen terkait permintaan audit, Bey mengungkapkan dirinya meyakini pada peran lembaga yang sudah ada untuk ikut terjun dalam proses seleksi PPDB, seperti Ombudsman, BPKP dan Inspektorat.
"Selama ada bukti, kenapa tidak? Ombudsman juga ikut mengawasi, karena kami diaudit. Kami sudah ada aturannya seperti apa, di internal juga ada BPKP dan Inspektur, jadi percayalah kami akan memberikan yang terbaik," ujarnya.
Terkait pengumuman PPDB yang baru dibuka pada malam hari, karena panitia terus melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan calon peserta jujur dalam memberikan data.
"Oleh karena itu, semua dicek kenapa pengumuman sampai malam? Karena terus verifikasi dilakukan. Itu karena dinamika di lapangan dari pada kita umumkan cepat, karena masih ada proses verifikasi," katanya menambahkan.
Baca juga: Terkait PPDB, Bima Arya rotasi 8 kepala sekolah dan struktural Disdik
Baca juga: Melenceng dari tujuan, Kemendikbud diminta tinjau ulang sistem PPDB
"Walau sudah diumumkan (PPDB tahap 1), saya minta jika ada yang melanggar aturan maka kelulusannya dianulir," kata Bey dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Untuk itu, Bey memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) agar segera menindaklanjuti bila ditemukan kecurangan atau data tidak wajar, yang merupakan buntut dari kekhawatiran masyarakat terkait manipulasi data dalam proses seleksi PPDB.
"Ada salah satu sekolah di suatu tempat yang diulang sidang plenonya, akan diteliti ulang untuk memastikan data domisili tepat," ucap Bey.
Baca juga: Ombudsman Jabar terima 24 laporan pelanggaran proses PPDB
Adanya permintaan dari masyarakat dan lembaga independen terkait permintaan audit, Bey mengungkapkan dirinya meyakini pada peran lembaga yang sudah ada untuk ikut terjun dalam proses seleksi PPDB, seperti Ombudsman, BPKP dan Inspektorat.
"Selama ada bukti, kenapa tidak? Ombudsman juga ikut mengawasi, karena kami diaudit. Kami sudah ada aturannya seperti apa, di internal juga ada BPKP dan Inspektur, jadi percayalah kami akan memberikan yang terbaik," ujarnya.
Terkait pengumuman PPDB yang baru dibuka pada malam hari, karena panitia terus melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan calon peserta jujur dalam memberikan data.
"Oleh karena itu, semua dicek kenapa pengumuman sampai malam? Karena terus verifikasi dilakukan. Itu karena dinamika di lapangan dari pada kita umumkan cepat, karena masih ada proses verifikasi," katanya menambahkan.
Baca juga: Terkait PPDB, Bima Arya rotasi 8 kepala sekolah dan struktural Disdik
Baca juga: Melenceng dari tujuan, Kemendikbud diminta tinjau ulang sistem PPDB
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2024
