"Bulan Mei ini primary balance (keseimbangan primer) kita masih surplus Rp184,2 triliun. Ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance,” katanya dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin.
Adapun, keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.
Sementara untuk keseluruhan, keseimbangan umum APBN 2024 mengalami defisit Rp21,8 triliun atau 0,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih relatif on track mengingat UU APBN 2024 yang disepakati dengan DPR sebesar defisit 2,29 persen.
Untuk pendapatan negara, terjadi penurunan 7,1 persen year on year (yoy) yang terdiri dari penerimaan pajak mengalami kontraksi 8,4 persen karena berbagai perusahaan mining maupun Crude Palm Oil (CPO) mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaan pada tahun 2023 yang dilaporkan pada April 2024.
Kemudian juga kepabeanan dan cukai kontraksi 7,8 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun 3,3 persen.
Terkait belanja negara, terjadi kenaikan 14 persen yoy menjadi Rp1.145,3 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp62,8 triliun.
“Kami terus melakukan langkah-langkah bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari sisi transfer agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerability,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR: Target lifting minyak APBN 2024 perlu direvisi
Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak per April capai Rp624,19 triliun
Baca juga: Menkeu: Anggaran pemilu terealisasi 71,9 persen
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
