Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Manggarai Barat, NTT, dalam rangka memastikan penyaluran bahan bakar tersebut kepada masyarakat terlayani dengan baik.

"Pelayanan untuk masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi jenis minyak tanah agar terus dapat dilakukan dengan baik. Meskipun di pangkalan minyak tanah juga menyediakan LPG yang non-PSO (public service obligation/nonsubsidi)," kata Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam kunjungannya ke salah satu pangkalan minyak tanah di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/6/2024), Harya, yang akrab disapa Didit, juga mendapati pada periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2024 serta Natal dan Tahun Baru 2024, pendistribusian minyak tanah di Manggarai Barat terjaga dengan baik.

"Baik akhir tahun, maupun saat RAFI, masyarakat terlayani dengan baik. Tidak ada kendala terkait permintaan minyak tanah," ujarnya.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan adanya permintaan untuk penambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan saat dirinya melakukan kunjungan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nelayan di Manggarai Barat.

"Tadi, kita sepakat, ketua koperasi nelayan akan melaporkan hal ini (penambahan kuota) kepada Bupati (Manggarai Barat). Selanjutnya, Bupati menyampaikan usulan kepada Kepala BPH Migas mengenai penambahan solar untuk nelayan, sepanjang benar untuk kepentingan melaut bagi para nelayan," tambahnya.

Didit pun berharap nelayan dapat memanfaatkan BBM subsidi dengan baik, sehingga dapat mendorong produktivitas dalam bekerja.

"Harapannya agar (BBM subsidi) dapat digunakan dengan baik sesuai peruntukannya dan memberikan dampak positif bagi para nelayan," sebutnya.

Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT Zico Wahyudi, saat mendampingi BPH Migas memantau penyaluran BBM di Manggarai Barat tersebut, memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan pengawasan berjalan dengan baik.

"Yang kita upayakan, bagaimana menjaga kuota tetap bisa sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh pemerintah, melalui BPH Migas," jelasnya.
 
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman (dua dari kiri), Kepala BPH Migas Erika Retnowati (tiga dari kiri), dan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman (kanan) dalam kunjungan kerja ke salah satu pangkalan minyak tanah di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (23/6/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas


Hadir dalam kunjungan Kepala BPH Migas Erika Retnowati serta Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra.

Turut pula mendampingi, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Sape Reno Yulianto dan Ketua Badan Pengurus Koperasi Nelayan Yasa Mina Labuan Bajo Yohanes Pasir.

Dalam rangkaian kunjungan di Manggarai Barat itu, BPH Migas juga meninjau Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Komodo pada Kamis (20/6/2024).

BPH Migas melihat sarana dan fasilitas yang ada di DPPU berjalan dengan baik, serta memastikan pasokan avtur untuk pesawat terjaga.

Di samping itu, BPH Migas juga mendatangi Kantor ASDP di Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (21/6/2024), untuk mengecek dokumen penyaluran BBM dan fasilitas kapal motor penyeberangan yang sedang bersandar di pelabuhan.

Baca juga: BPH Migas: Kerja sama pengawasan BBM beri manfaat bagi peningkatan PAD
Baca juga: Gunakan aplikasi XStar, penerbitan surat rekomendasi BBM makin mudah
Baca juga: BPH Migas ajak pemda perkuat pengawasan BBM subsidi dan kompensasi

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024