Hal itu memberikan "pukulan" baru bagi Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak yang sedang berusaha mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Media Inggris pada Minggu (23/6) menyebutkan bahwa Kepala Bagian Data Partai Konservatif Nick Mason mengambil cuti di saat dirinya diperiksa oleh Komisi Perjudian karena diduga bertaruh mengenai waktu penyelenggaraan pemilu dengan informasi internal sebelum tanggal tersebut diumumkan.
Sejumlah pejabat Partai Konservatif lainnya juga terlibat dalam skandal ini. Direktur Kampanye Partai Konservatif Tony Lee beserta istrinya Laura Saunders sedang diperiksa, dan juga Sekretaris Parlemen Pribadi Sunak, Craig Williams. Seorang perwira polisi dalam tim perlindungan khusus Sunak juga sedang diperiksa terkait tuduhan itu.
Seorang juru bicara Komisi Perjudian mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran terkait tanggal pemilu dan pihak komisi tidak dapat memberikan detail lebih lanjut untuk saat ini.
Partai oposisi utama, Partai Buruh (Labour Party) menyebut tuduhan-tuduhan baru tersebut sangat luar biasa.
"Rishi Sunak menjanjikan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, tetapi kelemahannya justru menunjukkan bahwa dia memimpin kebobrokan dan skandal serupa yang menjadi simbol dari pemerintahan Tory selama 14 tahun terakhir," ujar seorang juru bicara dari partai itu, yang mendesak Sunak untuk memberhentikan semua orang yang terlibat dalam skandal taruhan tersebut.
Sunak mengaku "sangat marah" saat mengetahui tuduhan tersebut dan berjanji akan "mendepak" siapa pun yang terbukti melanggar undang-undang perjudian.
"Ini masalah yang sangat serius, sudah sepantasnya mereka diperiksa oleh otoritas penegak hukum terkait," kata PM Inggris itu ketika ditanya dalam acara Question Time BBC edisi khusus pemilu.
Ucapan tegas Sunak tampaknya gagal meredakan kemarahan para pemilih. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Sky News menunjukkan bahwa Partai Buruh memimpin atas Partai Konservatif dengan selisih 21 poin.
Kemarahan terkait taruhan politik tersebut juga mengungkap sebuah sektor yang tidak banyak diketahui dalam industri perjudian di Inggris.
Dibandingkan dengan angka yang dipertaruhkan di bidang olahraga, yang mencapai 25 miliar poundsterling (1 poundsterling = Rp20.807) atau setara 31,6 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.458) tahun lalu, taruhan politik melibatkan jumlah jauh lebih kecil di industri perjudian. Namun, taruhan ini berkembang pesat, terutama menjelang pemilu mendadak seperti saat ini.
Pada 1997, para bandar taruhan memperkirakan bahwa hingga 10 juta poundsterling akan dipertaruhkan terkait pemilu Inggris. Seorang pakar taruhan politik anonim mengatakan bahwa pemilu di Inggris akan bernilai jauh lebih besar saat ini, yakni puluhan juta.
Para bandar taruhan memanfaatkan minat para petaruh yang terus meningkat terhadap taruhan politik, dengan beberapa di antaranya menawarkan pasar untuk hasil dari 650 konstituen di Inggris yang akan diperebutkan dalam pemilu, serta untuk peristiwa-peristiwa politik di seluruh dunia.
Para pengamat menyatakan bahwa meskipun bursa taruhan, sampai taraf tertentu, dapat memengaruhi hasil dari peristiwa politik seperti pemilu, hal yang menjadi kekhawatiran utama tetaplah fakta bahwa taruhan politik rentan akan kecurangan.
Menurut teori, mereka yang bertaruh soal tanggal pemilu dengan informasi internal dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kecurangan berdasarkan Undang-Undang Perjudian 2005.
Insiden terbaru ini tentu saja semakin menodai citra Partai Konservatif, menyusul serangkaian skandal partai itu yang meliputi perundungan, pelecehan seksual, dan "partygate", yang memberikan pukulan tambahan bagi Sunak.
Menteri Peningkatan Kesejahteraan, Perumahan, dan Komunitas Inggris Michael Gove mengatakan bagi Partai Tory, skandal taruhan itu sama buruknya dengan skandal "partygate"
"Ini seperti 'one rule for them and one rule for us' (frasa yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah tidak mematuhi aturan yang dibuatnya sendiri). Itu menyebabkan kehancuran pada skandal partygate, dan itu juga melakukan hal yang sama dalam skandal ini," kata Gove yang juga anggota senior Partai Konservatif.
Mantan PM Inggris Boris Johnson dipaksa mundur dari jabatannya pada pertengahan 2022 setelah dukungan untuknya merosot akibat skandal "partygate". Terungkapnya fakta bahwa dia dan para pegawainya bersenang-senang dalam pesta minuman keras pada 2020 dan 2021 di Downing Street membuat masyarakat Inggris murka.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
COPYRIGHT © ANTARA 2024
