Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pemerintah akan mengkoordinir penanganan dampak luapan lumpur panas di daerah eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Pemerintah telah minta departemen terkait untuk mengkoordinir dan menyelaraskan penanganan luapan lumpur panas yang kini telah menenggelamkan lima desa di sekitar daerah eksplorasi itu, katanya, Rabu.
Usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang program penanggulangan kemiskinan di Kantor Kementerian Kesra, ia kembali menegaskan, semua akan dikoordinir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Supaya tidak simpang siur, pemerintah juga mengangkat seorang kepala untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi penanganan, katanya.
Kepemimpinan penanganan dampak luapan lumpur panas itu, menurut dia, diserahkan kepada pejabat Departemen Pekerjaan Umum, sedangkan tugas sebagai Dewan Penasehat penanganan kasus tersebut diserahkan kepada pejabat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Bakrie, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan intervensi dalam penanganan luapan lumpur tersebut, karena alasan kemanusiaan.
Pemerintah telah memutuskan bila keadaan memaksa akan menyelamatkan manusianya, karena itu memang suatu hal yang wajib dilakukan, ujarnya.
Menanggapi entang penanganan dampak luapan lumpur tersebut, ia menjelaskan, bila musim hujan tiba, maka mau tidak mau air dan lumpur yang telah diproses akan dibuang ke Kali Porong.
"Debit air di sungai itu 15.000 meter kubik per detik, sehingga tidak akan mengganggu aliran air di kali atau menutup kali," demikian Aburizal Bakrie. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
