"Di sini saya menginginkan bahwa penguatan terhadap BPOM dilakukan, baik itu regulasi yang secara komprehensif, menyeluruh tentang keamanan mutu obat dan alat kesehatan, maupun BPOM-nya sendiri," kata Nurhayati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sejauh ini, menurut dia, tanpa adanya penguatan itu BPOM mengalami sejumlah keterbatasan dalam mengawasi produksi dan peredaran obat di tengah masyarakat. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang masih terbilang rendah.
"Seandainya BPOM diberikan tugas segini beratnya, tentunya BPOM sekarang ini tidak sanggup karena SDM-nya kurang, anggaran juga kurang," kata dia.
Nurhayati pun berpandangan pengawasan terhadap obat bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Ia mengatakan dibutuhkan SDM yang mumpuni dan disebar di setiap titik masuknya bahan ataupun obat-obatan dari negara lain.
"Ternyata, pengawasan obat dan alat kesehatan ini tidak sebegitu mudahnya karena banyak jalur yang memang harus dikoordinasikan. Nah, itu butuh SDM yang mumpuni," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia pun masih menjadi negara yang mudah dimasuki bukan hanya obat ilegal, melainkan narkotika. Hal itu, kata dia melanjutkan, antara lain disebabkan ketiadaan aparat yang mengawasi.
"Kita ini negara yang sangat mudah dimasuki barang-barang ilegal atau palsu dikarenakan ada border-border tertentu yang memang mudah sekali. Karena ada daerah-daerah yang tidak ada aparat hukumnya, angkatan lautnya sehingga masuk barang-barang ilegal, bukan hanya obat ilegal, narkotika dan lain-lain itu juga sangat gampang masuk ke Indonesia atau mudah sekali," jelas dia.
Selain melakukan penguatan terhadap BPOM, Nurhayati pun berharap keberadaan Panja Pengawasan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat pun dapat memberikan solusi atas masalah-masalah terkait obat itu.
"Kami berharap dengan adanya panja ini kita bisa memberikan satu solusi ke depan bagaimana memperbaiki alur daripada masuknya bahan baku sampai dengan industri, pembuatannya, peredarannya, sampai penegakan hukumnya," ucapnya.
Baca juga: BPOM sebut Indonesia mampu saingi asing dalam industri skincare
Baca juga: BPK temukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan BPOM 2023
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
