“Arahan Pak Jokowi jelas, masukkan semua visi-misi presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR,” kata Febrio dalam diskusi bersama Institute For Development of Economics and Finance (indef) di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, RAPBN 2025 menjadi sangat spesial karena merupakan RAPBN transisi yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan presiden terpilih 2025. Di dalam proses penyusunannya, Kemenkeu berkomitmen untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam RAPBN, ujar Febrio, hal ini tentunya akan baik bagi perekonomian Indonesia di tahun 2024 maupun 2025. Dia berharap, proses transisi menuju APBN 2025 dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga terus mengupayakan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat terus dijaga dengan baik.
“Proses ini tentu membutuhkan komunikasi dan konsultasi yang semakin intensif. Kita berharap bahwa transisi ini tentu se-smooth mungkin dan tidak menimbulkan disrupsi,” ujar dia.
Febrio juga memastikan disiplin fiskal akan terus berlanjut, termasuk komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk masa pemerintahan baru. Dia menegaskan, antisipasi merupakan kunci di dalam penyusunan RAPBN. Selain disiplin fiskal, aspek prudent dari sisi kebijakan fiskal juga harus selalu dijaga.
Sebelumnya pada Senin (24/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kesepakatan sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai postur makro fiskal 2025.
Sejauh ini, asumsi pertumbuhan ekonomi yang disepakati untuk tahun 2025 yaitu antara range 5,1-5,5 persen. Kemudian inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS), suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak 580-605 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047 juta barel per hari.
Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen, indeks modal manusia 0,56, serta Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-106.
Postur APBN 2025 yang sudah dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), baik asumsi dengan Komisi XI dan Komisi VII DPR, juga mencakup pendapatan negara 12,30-12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen dari PDB, defisit keseimbangan primer 0,15-0,61 persen dari PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen dari PDB.
Baca juga: Menkeu paparkan kesepakatan sementara postur makro fiskal 2025
Baca juga: Menkeu anggarkan Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2025
Baca juga: Menkeu terus berkoordinasi soal kebutuhan anggaran kabinet Prabowo
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
