Menurutnya, pergantian pemerintahan memang harus persiapkan jauh-jauh hari sebelum pelantikan.
“Buat saya bagus. Jadi kan semua persiapan, kalau misalnya you want to start di bulan Oktober. Kalau dari hari ini, bagus dong. Jadi disusunkan dulu supaya nanti waktu Oktober bisa lari. Kalau enggak, susah kan? Jadi saya sih melihatnya very positive,” kata Arsjad di Menara Kadin, Jakarta, Selasa.
Selain itu, Arsjad juga menanggapi isu rasio utang pada pemerintahan Prabowo yang bakal naik hingga 50 persen. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan kesalahpahaman.
Ia menilai yang dimaksud Pemerintahan Prabowo hanya menunjukkan bahwa masih memiliki ruang rasio utang sampai 50 persen, namun bukan berarti harus mencapainya.
“Bukan juga gitu. Makanya mungkin salah quote-nya. Pak Prabowo tidak bermaksud begitu, bahwa Pak Prabowo mengatakan punya room sampai di situ. Yes, room loh. Tapi bukan beliau mengatakan harus kita pentokin,” jelasnya.
Baca juga: Menkeu dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bertemu bahas RAPBN 2025
Ia mengingatkan pentingnya memahami konteks dari pernyataan yang disampaikan.
Lebih lanjut, Arsjad juga menyoroti bahwa utang yang diambil oleh pemerintah haruslah produktif. Penggunaan pinjaman tersebut harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan menghasilkan.
Adapun, pada Senin (24/6) Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya turut dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.
"Saya dan tim ekonomi sudah hampir dua bulan bekerja dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini proses yang sebetulnya alami dan tersinkronisasi,” kata Thomas.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2024
