Siaran pers PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan tujuannya adalah untuk pembangunan berkelanjutan melalui skema blended finance, salah satu bentuk dari pembiayaan inovatif.
Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) oleh Direktur Utama BPDLH, Direktur Utama PT PII dan President Direktur IIF, disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Prima Bhakti dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan RI Jakarta pada Selasa (25/6).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi pada kegiatan ini yang telah menunjukkan suatu kolaborasi dari SMV Kementerian Keuangan RI yaitu BPDLH, PT PII dan juga IIF yang dapat terlihat hasil dan dampaknya dari hulu ke hilir. Ini tentunya tidak terlepas dari upaya kita bersama untuk terus mendorong Sustainable Development Goals (SGD).
“Hari ini menggambarkan kolaborasi yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir, dari berbagai SMV dan BLU untuk bisa menggunakan instrumen keuangan dan kemampuan operasionalnya dengan mengedepankan prinsip ESG di dalam memecahkan masalah pembangunan yang nyata di masyarakat kita," ujar Menkeu.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menyampaikan pada kegiatan tersebut bahwa sinergi antara PT PII, IIF dan BPDLH ini diharapkan dapat mendorong penerapan blended financing untuk penyediaan infrastruktur sosial dan juga dapat meningkatkan dampak pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dapat mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terutama infrastruktur sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Melalui mandatnya sebagai penyedia penjaminan pemerintah, PT PII juga telah mendukung upaya pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui pengelolaan air bersih yang telah diberikan pada 6 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Pekanbaru, SPAM Jatiluhur I dan SPAM Kariyan – Serpong,” kata Sutopo.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto menyampaikan bahwa BPDLH sebagai kendaraan pemerintah dalam memobilisasi pendanaan dari berbagai sumber, membutuhkan kerja sama yang sangat erat dengan pemangku kepentingan lain untuk membentuk skema pendanaan yang inovatif dan kreatif.
“Kami berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergitas BLU dan SMV ini tentu membawa efisiensi dan optimalisasi layanan yang diberikan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dalam perspektif lebih besar diharapkan dapat menjadi support yang signifikan dalam mendukung kapasitas fiskal APBN dalam menghadapi dampak tripple planetary crisis yang terjadi saat ini, yaitu krisis iklim, krisis energi dan krisis biodiversity)”, tambah Dirut BPDLH.
Presiden Direktur IIF, Reynaldi Hermansjah, mengungkapkan bahwa sebagai katalis pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, IIF mendukung penuh sinergi ini dalam meningkatkan investasi hijau melalui blended financing untuk memobilisasi pendanaan proyek-proyek infrastruktur.
“Melalui sinergi ini, kami optimis dapat memperkuat dampak pembangunan infrastruktur berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek lingkungan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Reynaldi.
Selain inisiatif kerja sama tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan talkshow yang membahas mengenai "Innovative Financing for Green Investment towards a Sustainable Environment" dengan narasumber dari PT PII, BPDLH, IIF, Walikota Semarang, perwakilan dari regulator, Investor/Lembaga Pembiayaan dan LSM/CSO.
Baca juga: PT PII ajak swasta internasional berpartisipasi bangun infrastruktur
Baca juga: Keterlibatan PT PII di WWF perkuat kolaborasi infrastruktur air
Baca juga: Persatuan Insinyur: Prioritas sektor industri kunci jadi negara maju
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
