DPR nilai anggaran Rp71 T untuk makan bergizi gratis masih masuk akal
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 masih masuk akal.
Dia menilai walaupun alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp500 triliun, dia yakin tambahan alokasi anggaran untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu terhadap fiskal negara.
Selengkapnya klik di sini.
PDIP yakin duet Anies-Sohibul masih bisa dinego
PDI Perjuangan meyakini keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2024 masih bisa dinegosiasikan.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang pilkada DKI Jakarta 2024.
Selengkapnya klik di sini.
Bawaslu sebut putusan MA perlu disikapi hati-hati
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah perlu disikapi hati-hati.
"Yang menarik dari putusan ini, itu dibatasi-nya di pelantikan. Kalau pelantikannya serentak, iya, enggak masalah. Masalahnya yang serentak dalam pilkada itu adalah pemungutan suaranya," katanya dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Menpan RB tekankan pentingnya transformasi digital bagi masa depan RI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya transformasi digital guna mewujudkan pelayanan publik yang makin baik dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Anas dalam Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
KPU harap pemerintah jadwalkan pelantikan kepala daerah serentak
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari berharap pemerintah segera menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Dia menilai hal itu penting agar KPU sebagai penyelenggara pemilu punya rujukan yang tepat untuk menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon Pilkada Serentak 2024.
"Maka saya kira penting bagi KPU dan bagi siapa pun, ketentuan tentang kapan pelantikan serentak dilakukan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
