Jerry menyebut, keterlibatan ormas dalam pengembangan UMKM merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah, khususnya terkait pengembangan UMKM dan digitalisasi pasar, merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Jerry melalui keterangan di Jakarta, Rabu.
Peran UMKM bagi perekonomian nasional cukup signifikan. Sektor UMKM telah memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun atau setara 61 persen dari pendapatan domestik bruto dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja.
Baca juga: Bintang: Kepemilikan UMKM oleh perempuan modal dongkrak pemberdayaan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki program terkait peningkatan kualitas produk dan promosi UMKM. Pembinaan bagi UMKM bertujuan meningkatkan kualitas produk, pengembangan jenama (branding), dan sertifikasi halal.
Selain aktif dalam pembinaan UMKM, Kemendag mengikutsertakan UMKM dalam pameran, sosialisasi Cinta Produk Lokal, dan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Kemendag juga menjembatani kerja sama UMKM dengan ritel modern, agar UMKM dapat memasok dan memasarkan produknya melalui gerai atau jaringan ritel modern.
"Melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan lokapasar (marketplace), produk-produk dalam negeri dapat tersedia di pasaran. Dengan demikian, produk UMKM dapat dijangkau dan diminati oleh konsumen dalam negeri," kata Jerry.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk Go-Digital pada 2024. Adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal.
Pemerintah terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Jerry mengatakan, Kemendag turut mendukung digitalisasi dengan menyediakan sistem pemantauan pasar dan bahan pokok.
"Pemerintah menyediakan sistem pemantauan pasar dan barang kebutuhan pokok sebagai indikator pengukuran stabilitas harga bahan pokok, peringatan dini kelangkaan barang, dan disparitas harga. Selain itu, juga mendukung sepenuhnya program Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) QRIS untuk digitalisasi pasar rakyat UMKM," katanya pula.
Baca juga: Kementerian Investasi-Dekranas berdayakan perempuan lewat Forum UMKM
Baca juga: Konsisten Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil, Bank DKI Terima Apresiasi dari Bank Indonesia
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2024
