"Ini yang perlu disosialisasikan karena makin tinggi tingkat partisipasi pemilih, yang terpilih memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Apabila partisipasi rakyat rendah, menurut dia, dukungan rakyat terhadap kepala daerah ikut turun. Hal ini juga berdampak pada kekuatan pemerintahan yang lemah.
Mantan Kapolri ini juga menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada sangat tinggi.
Mendagri menjelaskan bahwa di dunia ini ada dua sistem pemilihan. Pertama, pemilihan yang bersifat wajib, yang dianut oleh Singapura, Australia, dan Norwegia.
"Pemilih, warga negara harus menggunakan hak pilih. Kalau tidak, kena sanksi berupa denda," katanya.
Sementara itu, sistem kedua bersifat sukarela yang memperbolehkan masyarakat untuk datang memilih atau tidak memilih. Sistem kedua ini dianut oleh Indonesia.
Meski begitu, kata Tito, Indonesia mempunyai tingkat partisipasi pemilih tertinggi di dunia. Ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 mencapai 79,5 persen.
Selain itu, Indonesia juga pada Pemilu 2019 memiliki tingkat partisipasi sekitar 81,97 persen. Bahkan, saat Pilkada 2020, masa pandemi COVID-19, tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,09 persen.
"Jadi, Indonesia salah satu tertinggi di dunia, masyarakat ingin memilih," pungkas Tito.
Baca juga: KPU-Kemendagri sudah buat simulasi jadwal pelantikan kepala daerah
Baca juga: KPU akan evaluasi sistem pengamanan jelang Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
