DPR: Perlu tingkatkan koordinasi multisektor untuk industri farmasi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor atau multisektor mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, BRIN, hingga perguruan tinggi untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi Indonesia.

"Jadi kita punya Menkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, lalu kita punya universitas, kita punya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Universitas dan BRIN ini supplier terbanyak para peneliti. Ini yang belum dioptimalkan," kata Edy dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya koordinasi yang optimal, sektor-sektor terkait itu dapat membentuk rencana aksi yang akan menjadi panduan menuju kemandirian farmasi Indonesia yang lebih baik, katanya.

Berikutnya, Edy pun berharap ada dukungan sarana serta infrastruktur yang baik dari pemerintah dalam mengimplementasikan rencana kemandirian industri farmasi.

Sarana dan infrastruktur yang dimaksud itu antara lain sarana riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dibangun melalui peningkatan anggaran dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga: BRIN buka kolaborasi riset farmasi dan alat kesehatan dengan industri
Baca juga: Pemerintah fasilitasi change source guna dukung kemandirian farmasi

Sebelumnya, persoalan koordinasi lintas sektor yang belum optimal telah disoroti oleh anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto.

Dia menilai sejauh ini sebagian pihak terkait memandang bahwa segala urusan penelitian menjadi ranah yang hanya dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Padahal, ujar Itet melanjutkan, tetap diharuskan adanya koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait.

"Saya pernah bicara dengan Menteri Kesehatan, bagaimana penelitian? (Dijawab) 'Ah itu udah urusan BRIN'. Semua berpikiran urusan orang lain sehingga terlihat tidak ada koordinasi," ujar Itet.

Dia juga menilai Indonesia belum mandiri dari segi pelayanan kesehatan, termasuk penelitian untuk mengoptimalkan pengobatan masalah kesehatan karena masih membeli alat kesehatan yang diproduksi oleh negara lain.

"Sampai di sana dibuat, terus kita beli," ujar dia.

Ia lalu meminta agar anggaran untuk penelitian, terutama di bidang kesehatan ditinjau kembali ke depannya.

"Mohon anggaran penelitian ditinjau kembali dan diusahakan mencapai angka yang layak untuk kita melakukan penelitian," ujar dia.