"Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda," ungkap Tito saat Rapat Koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Mendagri menyebutkan ada dua macam kendala. Kemungkinan dari TNI belum mengajukan NPHD pengamanan, atau sudah mengajukan, tetapi belum disetujui oleh kepala daerah.
Di institusi Polri untuk NPHD pengamanan secara nasional juga sama. Dia menyebutkan baru 194 pemda yang sudah, sisanya 351 pemda belum merealisasikan NPHD pengamanan pilkada.
Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan pada institusi TNI secara nasional sebesar Rp456,61 miliar. Realisasinya baru Rp176,29 miliar dan belum disalurkan Rp280,3 miliar. Jumlah pemda yang sudah merealisasikan 74 pemda dan belum merealisasikan tercatat 471 pemda.
NPHD pengamanan pilkada untuk TNI wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, kata dia, sudah NPHD sebanyak 55 pemda dan belum NPHD sebanyak 116 pemda.
Alokasi anggaran pengamanan Rp164,62 miliar. Adapun realisasi NPHD sebesar Rp43,65 miliar, belum disalurkan Rp120,97 miliar. Jumlah realisasi 19 pemda dan belum 151 pemda.
Baca juga: Mendagri: Kepri yang pertama tanda tangani NPHD pilkada
Baca juga: Mendagri minta pemda di Aceh percepat penandatanganan NPHD pilkada
Sementara itu, untuk alokasi anggaran NPHD pada institusi Polri secara nasional sebesar Rp1,412 triliun. Realisasi NPHD Rp526,8 miliar, belum disalurkan Rp885,9 miliar. Realisasi baru 87 pemda dan belum realisasi 458 pemda.
NPHD pengamanan pilkada untuk Polri di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku tercatat 48 pemda dan yang belum NPHD sebanyak 118 pemda. Alokasi anggaran NPHD total Rp467 miliar. Sudah realisasi Rp110,5 miliar dan belum Rp357,2 miliar. Pemda yang telah merealisasikan 18 pemda dan yang belum sebanyak 153 pemda.
"Kadang-kadang berpikir pengamanan hanya pada pengamanan peristiwa, pada saat pencoblosan, itu tidak. Saya pernah menjadi kapolda, pernah jadi kapolres. Pengamanan itu kami masukkan juga untuk penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi aman, tidak pada pelaksanaan hari-H saja," papar mantan Kapolri ini.
Dikatakan bahwa makin cepat uang ditransfer ke aparat keamanan, maka sudah ada langkah-langkah untuk pengodisian pilkada yang aman. Meski demikian, dapat pula menggunakan dana regular bila pencairan NPHD-nya terkendala untuk sementara.
"Akan tetapi, ini ada event khusus yang penting, dan undang-undang menyatakan dibiayai oleh APBD. Kenapa tidak ada sumber yang lain bisa dimanfaatkan?" kata mantan Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta ini.
Mantan Kepala BNPT ini juga mendorong pimpinan pejabat TNI/Polri di daerah agar berkoordinasi dengan pemda setempat dengan mengajukan proposal NPHD pengamanan agar kepala daerah bisa segera melakukan evaluasi, diskusi, hingga ketemu angkanya, lalu ditandatangan segera.
"Ini jangan sampai berlarut-larut sampai uangnya dipakai untuk lain-lain untuk pendidikan, kesehatan, karena kita tidak tahu," kata mantan Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri itu menyarankan.
Pewarta: M. Darwin Fatir
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
