Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong memandang bahwa pemerintahan mendatang di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mungkin melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo, termasuk dalam aspek intervensi ekonomi.

Ia mengatakan, hal tersebut wajar karena dalam kampanye mereka selama Pilpres 2024, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan melanjutkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Jokowi.

“Dapat diasumsikan bahwa hal tersebut mencakup kebijakan ekonomi intervensionis ... yang ada di masa jabat kedua Presiden Jokowi,” kata Tom dalam agenda Global Town Hall mengenai proteksionisme perdagangan global yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), dipantau di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Tom disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah kepemimpinan Indonesia mendatang cenderung ke arah kebijakan ekonomi proteksionis atau justru ada potensi liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka.

Sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, Tom mengatakan, pihaknya saat itu berkesimpulan bahwa strategi ekonomi di pemerintahan saat ini kurang tepat, sehingga diperlukan perubahan.

Hal itu adalah karena kebijakan ekonomi saat ini cenderung menyebabkan penurunan ketahanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, ataupun dampak lainnya, ucap dia.

“Akan menarik melihat sejauh apa pasar akan mengizinkan kepemimpinan mendatang melanjutkan kebijakan tersebut,” ucap mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

Namun, ketika rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya untuk dipimpin Prabowo-Gibran di masa kepemimpinan mendatang, mereka tentu harus memastikan janji kampanyenya, termasuk pendekatan ekonomi yang mereka kampanyekan, terpenuhi.

“Mereka pun juga harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan yang mereka putuskan untuk dilanjutkan,” kata Tom Lembong.

Dalam kesempatan yang sama, Tom mengingatkan kebijakan intervensi pemerintah terhadap perdagangan dan ekonomi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang dan tanpa mengabaikan kebijakan di sektor lain.

Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan hal tersebut karena kebijakan intervensi yang terlampau sensasional seringkali menyebabkan terabaikannya kebijakan di sektor lain yang diperlukan untuk keberhasilan perdagangan ataupun investasi.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2024