"Dalam penanggulangan bencana di daerah harus dilakukan sedini mungkin dan berkelanjutan termasuk menyosialisasikan tentang mitigasi bencana disertai dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait," kata Jerri di Gorontalo, Jumat.
Dengan demikian, kata dia, penanggulangan bencana benar-benar dilakukan dari hulu ke hilir.
Baca juga: DPRD Gorontalo Utara imbau warga waspada cuaca ekstrem
"Saya berharap pemerintah daerah melakukan perencanaan kegiatan mitigasi, menyusun data daerah atau wilayah kecamatan rawan bencana, mempersiapkan alokasi anggaran yang cukup, serta memastikan bantuan tersedia sehingga jika akan dilakukan penyaluran bantuan ketika peristiwa bencana terjadi, maka dapat cepat dilakukan dan meringankan masyarakat yang terdampak," katanya.
Jerri mengatakan DPRD berharap pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat memprioritaskan mitigasi bencana, karena Gorontalo Utara tergolong wilayah rawan bencana.
Baca juga: Anggota DPRD Gorontalo Utara minta pemkab segera tangani jalan putus
Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe mengatakan pemerintah daerah telah memasukkan program mitigasi bencana dalam rancangan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025 hingga 2045.
"Saya berharap penanggulangan bencana tidak melulu dilakukan saat peristiwa terjadi. Kita harus berkomitmen melakukan langkah penanggulangan (mitigasi) sedini mungkin dari hulu ke hilir mengingat pembangunan daerah melalui program membangun kawasan ekonomi strategis sangat penting dalam upaya memajukan daerah tersebut. Semuanya akan mulus terwujud jika daerah bebas bencana," kata Sila.
Baca juga: DPRD Gorontalo Utara dorong terbentuknya komunitas pecinta lingkungan
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi akan berlangsung baik jika daerah ini pun dapat dipastikan bebas bencana.
"Dengan demikian, target kemandirian daerah, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai perencanaannya," kata dia.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
