Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, Imam Darmaji mengatakan prevalensi stunting terendah ketiga nasional ini berdasarkan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023.
Baca juga: Pemprov Sulbar targetkan penurunan stunting 20 persen
"Penurunan prevalensi stunting Situbondo sangat bagus, sehingga pada Sabtu (28/6) malam menerima penghargaan dan BKKBN. Di tingkat nasional prevalensi stunting kita nomor tiga ini cukup membanggakan," katanya saat dihubungi di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu.
Dia menyebutkan, pada 2022 angka prevalensi stunting Situbondo berada di angka 30,9 persen dan turun menjadi 4,1 persen pada 2023.
Menurut Imam, keberhasilan menurunkan prevalensi stunting Situbondo tak lepas dari kerja bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD setempat.
"Kalau tugas kami kan memberikan advokasi dan pendampingan, jadi masing-masing OPD itu ada tugasnya sendiri," kata dia.
Baca juga: Pemerintah sebut SDM masih menjadi tantangan untuk mendata stunting
Dinas Kesehatan, kata Imam, terlibat penurunan angka stunting mengenai gizi, mulai dari ibu hamil hingga balita, sedangkan Dinas PUPP terkait dengan jamban keluarga, sanitasi dan RTLH (rumah tidak layak huni).
Sementara urusan ketersediaan pangan, menjadi tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan, termasuk Dinas Sosial terkait tugas Dinas Sosial.
Imam menambahkan, jajaran OPD setempat akan terus bekerja bagaimana prevalensi stunting di Situbondo pada 2024 ini bisa kembali turun di angka 3 persen atau bahkan nol stunting.
"Kalau sesuai instruksi presiden itu 14 persen di Tahun 2024 sudah kami lalui, tetapi kemarin Pak Bupati meminta stunting harus bisa turun lagi di 3 persen atau nol stunting di akhir 2024," katanya.
Baca juga: Ikatan batin ibu dan anak pengaruhi tumbuh kembang bayi
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2024
