Surabaya (ANTARA News) - Tiga menteri yakni, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Kelautan Freddy Numberi, Kamis, batal membahas masalah luapan lumpur panas Lapindo di kampus ITS Surabaya, karena mengikuti sidang kabinet mendadak.
"Ketiga menteri tidak bisa hadir, karena ada sidang kabinet mengenai penanggulangan kemiskinan yang tidak bisa diwakilkan," ujar Asisten Kesra Sekdaprop Jatim, Drs Endro Siswantoro MSi, usai mewakili gubernur menghadiri pembukaan simposium masalah lumpur tersebut.
Ia menjelaskan Gubernur Jatim, H Imam Utomo, juga menghadiri sidang kabinet itu, karena Pemprop Jatim diundang untuk memaparkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim yang dinilai berhasil, sehingga gubernur juga tidak bisa hadir dalam simposium itu.
"Jadi, mereka tidak bisa hadir dalam simposium itu, bukan karena pemerintah tidak bersikap serius dalam penanganan lumpur, melainkan karena ada sidang kabinet yang memang tidak bisa diwakilkan. Karena itu, para menteri mengutus stafnya untuk menyerap informasi yang muncul dalam simposium," tegasnya.
ANTARA mencatat, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar tampak diwakili Deputi IV KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) Drs Yanuardi Rasudin, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi diwakili staf ahli DKP Prof Sahala Hutabarat, dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro diwakili Wakil Kepala BP Migas Dr Ir Triyana.
Tentang simposium itu, Rektor ITS Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA menjelaskan pihaknya berinisiatif simposium tentang pembuangan air lumpur dan lumpur itu, sebagai tanggungjawab sosial dari kalangan akademik untuk membantu masalah sosial-kemasyarakatan yang ada.
"Masalah yang ada sebenarnya mudah, tapi sekarang sudah menjadi sulit. Karena itu, kita harus menghindarkan pendekatan proyek, melainkan harus memberi, memberi, dan memberi guna menangani masalah lumpur panas itu," ucapnya, didampingi staf Pembantu Rektor (PR) III ITS bidang komunikasi, Ir Sukemi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
