Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan penegakan hukum yang konsisten menjadi komitmen pemerintah Indonesia.
Di Center Intelligence KLHK, lanjutnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu penerapan sains dan teknologi merupakan elemen penting, termasuk penggunaan satellite imagery, dalam mendukung pengambilan keputusan.
"Penggunaan data dan informasi yang akurat merupakan keharusan dalam penegakan hukum," katanya saat menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional tersebu.
Menurut dia untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat maka multi layer-multi tools analysis harus dilakukan, dalam monitoring dan penegakan hukum terkait gangguan keamanan kawasan hutan baik kebakaran dan perambahan serta pencemaran lingkungan.
Multi-tools analysis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Satellite Imagery, Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI), dan Field Investigation.
Penggunaan teknologi dengan didukung multi-layer analysis termasuk penggunaan GeoAI telah mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi, intervensi, dan aksi penegakan hukum terhadap aktivitas terkait deforestasi dan pencemaran serta perusakan lingkungan.
"Penerapan Multi-tools analysis yang dilakukan oleh Ditjen PHLHK berkaitan penggunaan GeoAI serta upaya penegakan hukum secara konsisten dan intensif yang dilakukan KLHK dalam pengamanan hutan tropis mendapatkan apresiasi dan perhatian dari para peserta dan pembicara forum," katanya.
Director Global Forest Watch-WRI Mikaela Weisse juga mengapresiasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh KLHK, termasuk inisiatif dan inovasi terkait penerapan Multi-layer analysis dengan GeoAI dalam monitoring kawasan hutan, khususnya terkait penegakan hukum.
Sebelumnya penggunaan GeoAI yang dilakukan KLHK juga menjadi perhatian Menteri Iklim dan Lingkungan Kerajaan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen yang telah melakukan kunjungan langsung ke Intelligence Center 31 Mei 2024 lalu.
Sebanyak 2.133 operasi pengamanan lingkungan dan kawasan hutan telah dilakukan oleh Ditjen PHLHK, serta berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 27.347.065 ha.
"Operasi penegakan hukum yang dilakukan juga berkontribusi terhadap penurunan laju deforestasi Indonesia, serta berdampak terhadap penurunan karhulta," ujar Rasio Ridho.
Dalam 10 tahun terakhir, menurut Ridho, angka deforestasi Indonesia mencapai angka terendah dalam 33 tahun terakhir sebesar 0,13 juta hektar. Capaian penurunan angka deforestasi Indonesia ini telah mendapatkan apresiasi dalam OTFF 2024.
Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK Rudianto Saragih Napitu menambahkan Ditjen PHLHK terus memperkuat pemanfaatan teknologi GeoAI untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum LHK di Indonesia seperti pembaharuan teknologi deteksi bukaan lahan dengan citra resolusi tinggi, peningkatan kapasitas personil dalam menindaklanjuti deteksi GeoAI.
Serta kolaborasi dengan pengelola tapak seperti KPH untuk menggunakan GeoAI sebagai panduan awal dalam melaksanakan pengamanan teritorial.
Baca juga: Presiden: Ibu kota negara baru kembalikan hutan tropis Kalimantan
Baca juga: Indonesia tekankan peran penting aliansi negara berhutan tropis
Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2024
