Surabaya (ANTARA News) - Kendati pemerintah pusat bersikeras mengimpor beras, Gubernur Jatim Imam Utomo tetap melarang masuknya beras impor ke Jatim.
"Yurisdiksi kita kan di Jatim, jadi kami tetap tidak sependapat kalau beras impor masuk Jatim," ujar Sekdaprop Jatim Dr Soekarwo SH MHum disela-sela Rapat Koordinasi Pengelolaan Migas di Wilayah Kerja Propinsi Jatim, di Surabaya, Kamis.
Soekarwo mengatakan, masuknya beras impor ke Jatim akan membuat harga gabah turun drastis, karena itu Pemprop Jatim membuat kebijakan Harga Eceran Tertinggi dan Harga Eceran Terendah.
"Kita kan harus melindungi petani pada saat `peak season` atau musim puncak panen gabah seperti sekarang. Kalau sekarang impor beras, harga gabah akan jatuh karena itu surat Pak Gubernur tentang larangan bongkar muat beras impor di pelabuhan tanjung Perak tidak dicabut," katanya.
Soekarwo menegaskan, hingga kini Pemprop Jatim belum mendapat teguran dari pemerintah pusat perihal kebijaksanaan melarang masuknya beras impor. "Sejak dulu SK pelarangan beras impor dan gula impor masuk Jatim sudah berjalan dan cukup berhasil," katanya.
Sementara itu, meski sempat kekurangan pupuk pada musim tanam kedua dan terjadi berbagai bencana, stok beras di Jawa Timur pada kuartal kedua Mei hingga Agustus 2006 ini diperkirakan akan mengalami surplus hingga 542.584 ton.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Jatim, Ir Aprianto mengatakan surplus beras terjadi berdasarkan prediksi bahwa jumlah produksi beras di Jatim pada kuartal dua sebesar 1.867.169 ton. Sedangkan ketersediaan beras sebesar 1.715.014 ton dan permintaan konsumsi masyarakat sebesar 1.172.430 ton.
"Pada kuartal pertama (Januari-April) lalu stok beras di Jatim juga mengalami surplus sebesar 1.745.430 ton, dengan jumlah hasil produksi 3.176.603 ton, tingkat ketersediaan 2.917.782 ton, dan jumlah konsumsi masyarakat 1.172.430 ton," jelas Aprianto.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
