"Pak Heru masuk ke dalam tujuh kriteria yang diinginkan Demokrat," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Partai Demokrat Jakarta secara umum menilai kinerja PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu, unggul, meskipun sering sepi dari pemberitaan.
Ia menjelaskan tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat selalu berorientasi kepada hasil bukan ingar bingar pemberitaan media.
"Biasanya kalau politikus yang memimpin hasilnya belum nyata tapi pemberitaannya sudah meluas, hal ini berbeda dengan seorang Heru Budi Hartono. Seorang birokrat tulen yang selalu berorientasi kepada hasil yang nyata dan dapat dicapai," tuturnya.
Mujiyono membeberkan sejumlah kinerja Heru Budi yang unggul selama memimpin Jakarta, di antaranya, berhasil menurunkan prevalensi stunting di Jakarta dari 16,8 persen menjadi 14,8 persen dengan memberikan makanan sehat, susu, dan pemeriksaan kesehatan.
Bahkan lanjut Mujiyono, dari jumlah 22.000 anak yang mengalami stunting sebanyak 9.000 sudah lulus stunting.
Selain itu, untuk mengatasi persoalan banjir lanjut Mujiyono, Heru juga berhasil menuntaskan Sodetan Ciliwung yang terlantar bertahun-tahun sehingga dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, akhir Juli 2023 lalu.
"Kehadiran Sodetan Ciliwung diharapkan dapat memitigasi banjir di Jakarta, khususnya di wilayah yang dialiri Sungai Ciliwung," katanya.
Ia menambahkan, Heru Budi juga melanjutkan pembangunan sarana transportasi massal seperti pembangunan MRT Koridor Timur-Barat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi kemacetan. Koridor ini akan melayani rute Cikarang-Jakarta-Balaraja dan Tomang-Medan Satria.
Tak hanya itu, Mujiyono juga mengungkapkan Heru Budi mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Jakarta, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan daya beli dengan merevitalisasi pasar tradisional.
Menjaga ketersediaan stok pangan di pasar hingga berhasil mengatasi kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
"Dalam pelaksanaannya, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan validasi dan pemutakhiran data agar tepat sasaran. Fokus program ini mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu melalui bantuan atau layanan sosial," katanya.
Baca juga: Heru tak tertarik saat namanya diusulkan Demokrat maju Pilgub DKI
Baca juga: Demokrat minta KPU DKI segera laksanakan putusan MK terkait kursi DPRD
Baca juga: Serayu dukung Mujiyono jadi bacawagub DKI Jakarta
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2024
