"Kami bersama ormas-ormas Islam anggota LPOI siap menjadi garda terdepan untuk mengawal kebijakan perizinan khusus pertambangan," kata Ketua Umum LPOI Said Aqil Siradj di Jakarta, Selasa.
Untuk itu Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut meminta kepada pemerintah melalukan sejumlah hal seperti memastikan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam perizinan.
Selanjutnya membuka secara transparan lokus redistribusi dan realokasi sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, serta memastikan dan memampukan ormas keagamaan agar berkemampuan mengelola sumber daya alam, secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Baca juga: Said Aqil: Pemberian IUP bisa jadi balas budi negara kepada ormas
Baca juga: Said Aqil: Pemberian IUP bisa jadi balas budi negara kepada ormas
"Memastikan adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, bersama ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya," ujar Said Agil Siradj.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk membuka kepada publik secara transparan seluruh aset dan sumber daya alam yang telah dikelola para pihak, apakah seluruhnya berorientasi untuk kemakmuran bangsa dan negara.
Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin dan memastikan tanggung jawab sosial dan lingkungan berjalan dengan baik, agar pengelolaan tambang berjalan tidak secara eksploitatif dan merugikan life support system.
Baca juga: Nahdlatul Wathan apresiasi pemerintah keluarkan IUP untuk Ormas
Baca juga: PBNU optimistis mampu kelola amanat negara dalam kelola pertambangan
Baca juga: Nahdlatul Wathan apresiasi pemerintah keluarkan IUP untuk Ormas
Baca juga: PBNU optimistis mampu kelola amanat negara dalam kelola pertambangan
"Negara tidak boleh kalah dengan siapapun, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, demikian halnya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, dan kepentingan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan," ucapnya.
Menurut Said, perangkat kebijakan yang memadai dengan persiapan yang masif diperlukan agar kebijakan memberi perizinan tambang untuk ormas tidak terkesan gegabah, yang dapat memicu lahirnya fitnah.
"Tuduhan motif politik atas pemberian konsesi tambang harus ditepis dengan iktikad baik penyelenggara negara, dengan segera mengajak seluruh ormas agama duduk bareng, ngobrol terbuka, transparan, mendiskusikan lokus dan fokus kebijakan, serta mewujudkan komitmen pengelolaan yang lebih pro lingkungan dan lebih pro terhadap masyarakat," tutur Said Aqil Siradj.
Baca juga: Muhammadiyah tegaskan tidak tergesa-gesa terhadap konsesi tambang
Baca juga: Muhammadiyah tegaskan tidak tergesa-gesa terhadap konsesi tambang
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
