"Peran ini berlaku untuk semua pemerintah daerah termasuk di kabupaten ini yang dibutuhkan data diri mereka -keluarga miskin- yang butuh bantuan," katanya usai memberikan bantuan rumah layak huni kepada warga membutuhkan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa.
Mensos menjamin setiap data keluarga miskin yang diajukan dari pemerintah daerah tersebut akan diproses menjadi keluarga penerima manfaat peserta program PKH. Asalkan data calon kepesertaan yang diajukan itu sudah sesuai prosedur dan ketetapan seperti byname-byaddress.
Hal demikian yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh kepala daerah di mana cenderung mengandalkan tenaga pendamping dari Kemensos untuk memastikan data calon peserta itu yang tak sedikit pula mereka hidup di pelosok.
Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin; setiap usulan calon ke pesertaan itu datang dari Kepala Desa-Camat-Kepala Dinas Sosial-Bupati dan baru sampai ke Menteri Sosial.
"Begitu ya tidak bisa semua diserahkan sama petugas saya di Kemensos karena petugas saya terbatas. Satu orang melayani beberapa desa bahkan bisa satu kecamatan," katanya.
Itu pula yang terjadi dengan Marni (43), warga Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Kondisi kehidupan janda tiga orang anak yang hidup memprihatinkan menempati gubuk bambu di tebing curam perbukitan itu baru didapatkan Kemensos setelah diekspose jagad media sosial. Untuk kemudian diberikan bantuan rumah layak huni 6x10 meter persegi dari Kemensos.
"Saya minta data mereka segera diusulkan -sebagai PKH- Juli ini juga selesai diurus. Tanggung jawab gitu, itu yang saya tekankan tadi," kata dia.
Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.
PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Sebagai informasi, Kemensos telah menggraduasi 3.415 KPM pada periode bulan Mei 2024. Dengan penambahan itu, total KPM yang sudah digraduasi selama 2024 adalah 18.702.
Adapun pada tahun 2023, jumlah KPM yang digraduasi adalah 10.073, sehingga total KPM yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan keluar dari penerima bantuan sosial sebanyak 28.775. Jumlah tersebut jauh melampaui target tahun 2023-2024, yaitu sebanyak 16.000 KPM.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2024
