"Saat ini banyak kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan dua aspek, yakni policy relevance dan governance relevance," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat.
Menurut dia, "policy relevance" berarti suatu kebijakan harus relevan dan seimbang antara perancangan dan implementasinya, sedangkan "governance relevance" adalah setiap kebijakan yang telah dibuat harus dikelola dengan baik sehingga bisa efektif.
"Apabila dua aspek tersebut dibawa dalam setiap proses pembuatan kebijakan di Indonesia, maka akan tercipta good governance di negeri ini," katanya.
Ia mengatakan saat ini banyak pembuat kebijakan yang membuat kebijakan tidak berdasarkan analisis yang matang sehingga kebijakannya tidak efektif.
"Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya kapasitas dan integritas pelaksana kebijakan," kata Sekretaris Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY itu.
Oleh karena itu, kata dia, kurikulum MIP UMY selalu mengikuti perkembangan sistem pemerintahan terkini. Kurikulum yang mengikuti perkembangan sistem pemerintahan itu diharapkan dapat meningkatkan daya analisis dan perencanaan mahasiswa.
Menurut dia, dengan memiliki daya analisis dan perencanaan yang memadai diharapkan saat lulus nanti mereka mempunyai daya saing di dunia kerja.
"Saat ini yang dibutuhkan dunia nasional bahkan internasional adalah lulusan ilmu pemerintahan yang memiliki kapasitas untuk menganalisis dan merencanakan kebijakan," katanya.
Ia mengatakan dengan kurikulum yang dinamis, modern, dan mengikuti perkembangan sistem pemerintahan itu MIP UMY meraih akreditasi B yang berlaku hingga Januari 2019.
"Hal itu berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2014," katanya.
(B015/H008)
Pewarta: Bambang S Hadi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2014
