Dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis, Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono mengatakan untuk mewujudkan prinsip keadilan iklim maka dalam penyusunan dokumen NDC demi mencapai target iklim Indonesia, maka masyarakat akar rumput yang tinggal di berbagai lanskap dan merasakan dampak nyata perubahan iklim, harus menjadi subjek dalam penyusunannya.
"Ketika kita bicara soal keadilan iklim yang harus diletakkan adalah warga negara dengan berbagai macam kondisi itu sebagai subjek. Artinya dia harus turut serta merancang apa yang menjadi target, apa yang menjadi program," kata Torry.
Baca juga: Siapkan Second NDC, Indonesia perkuat komitmen atasi dampak perubahan iklim
Dia juga mendorong agar dalam NDC kedua, yang rencananya diserahkan Pemerintah Indonesia menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-29 di Azerbaijan pada November 2024, melakukan pendekatan berbasis landskap dalam penanganan perubahan iklim, mengingat jenisnya yang beragam di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat juga menyampaikan pentingnya menyusun dokumen iklim yang mempertimbangkan kaum rentan, termasuk disabilitas baik fisik maupun mental.
Dia menyoroti salah satunya dalam penanganan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim, termasuk hidrometeorologi, yang belum optimal mempertimbangkan kebutuhan disabilitas. Contohnya kerap menjadi yang terakhir kali dievakuasi ketika terjadi bencana, karena alat evakuasi yang tidak mumpuni, terutama untuk disabilitas fisik.
"Dari beberapa waktu belakangan ini kami cukup concern karena banyak laporan dari teman-teman kami di daerah terkait mereka menjadi korban, baik rumahnya tenggelam karena naiknya permukaan air, ada teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan karena panas semakin tinggi membuat mereka tidak sanggup karena banyak penyandang disabilitas bekerja asongan dan mereka harus berjalan di panas matahari, kemudian mereka merasakan suhu yang tinggi dan akhirnya menghentikan pekerjaan," katanya.
Baca juga: KLHK: Ada potensi penambahan sektor kelautan pada dokumen NDC ke-2 RI
Koalisi masyarakat sipil itu terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, termasuk Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan Perhimpunan Jiwa Sehat, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Climate Rangers, serta perwakilan nelayan perempuan dari Kabupaten Demak.
Dalam pertemuan hari ini mereka merencanakan untuk membuat dokumen masukan kepada pemerintah untuk mendukung penyusunan NDC kedua yang mempertimbangkan sisi dari masyarakat akar rumput dan kelompok rentan.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tengah menyiapkan dokumen NDC kedua yang rencananya akan disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada Agustus 2024 atau menjelang COP29 di Azerbaijan.
Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi dalam konferensi pers pada 22 April 2024 mengatakan NDC kedua akan sejalan dengan skenario menahan pemanasan global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius.
Baca juga: PBB: Suhu bumi akan naik 2,8C saat aksi janji iklim "amat tak memadai"
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
