"Keputusan (pemberhentian) itu kami pandang sebagai bentuk tidak menghargai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi di lingkungan pendidikan tinggi," ujar para dekan yang tergabung AIPKI dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/7) malam.
Selain itu, dalam poin kedua pernyataan sikap tersebut, para dekan juga menekankan bahwa pemberhentian mendadak itu tidak hanya berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga mengganggu kestabilan kelembagaan dan proses akademik di FK UNAIR.
Para dekan menyerukan agar setiap keputusan strategis yang menyangkut pemimpin akademik mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan melibatkan proses yang transparan dan partisipatif.
Poin ketiga, terkait integritas akademik sebagai salah satu pilar utama yang harus dijaga oleh setiap institusi pendidikan tinggi, para dekan menegaskan bahwa pemberhentian yang tidak melalui proses yang jelas dan adil berpotensi merusak kepercayaan komunitas akademik dan publik terhadap institusi pendidikan tersebut.
Poin keempat, terkait komitmen terhadap profesionalisme dan etika, para dekan mengingatkan bahwa posisi pimpinan akademik seperti dekan memerlukan penanganan yang profesional dan etis.
Menurut para dekan, tindakan pemberhentian secara tiba-tiba mencerminkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme dan etika dalam manajemen akademik, sehingga mereka mendesak agar keputusan tersebut ditinjau kembali dengan mengedepankan dialog yang konstruktif dan berdasarkan prinsip keadilan.
Poin kelima, para dekan menilai, sebagai ketua AIPKI, dekan FK UNAIR memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan pendidikan kedokteran di Indonesia, sehingga mereka menyatakan dukungan kami kepada Budi dan berharap agar keputusan pemberhentian tersebut tidak menghalangi upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan kedokteran di tanah air.
Melalui lima poin pernyataan sikap tersebut, para dekan berharap dapat menjadi perhatian bagi semua pihak terkait dan mendorong terciptanya iklim akademik yang lebih baik dan berkeadilan.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2024
