“Penyelenggaraan IGA dari waktu ke waktu harus semakin baik, entah dari sisi kualitas maupun kuantitas pelaporan inovasi daerah. Tahun 2024, BSKDN menargetkan 30 ribu inovasi daerah yang terlapor dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah,” kata Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean di Jakarta, Jumat, sebagaimana keterangan tertulisnya.
Noudy mengatakan, BSKDN menyiapkan sejumlah inisiatif meliputi penambahan fitur baru dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), hingga meningkatkan proses validasi inovasi.
Upaya itu, imbuh dia, guna meningkatkan partisipasi pelaporan inovasi daerah dalam aplikasi IID, sekaligus agar penyelenggaraan IGA semakin berkualitas dan mendatangkan manfaat berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Ada banyak hal positif yang telah kita capai dalam penyelenggaraan IGA. Namun, melalui beberapa inisiatif yang ada semoga penyelenggaraan IGA akan membawa manfaat berkelanjutan bagi semua pihak,” katanya.
Dia mengimbau jajarannya untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan IGA dapat berjalan dengan lancar. “Minggu depan ini harus clear (rampung) Bapak/Ibu semua karena sudah harus running (mulai) baik persiapan Rakornas maupun IGA,” ujarnya.
Adapun tahap penilaian inovasi dalam IGA 2024 dimulai dengan proses pelaporan melalui aplikasi IID, dilanjutkan dengan pengukuran atau verifikasi dan validasi data inovasi oleh tim teknis. Setelah pengukuran, terdapat tahap presentasi kepala daerah dan tahap validasi lapangan.
Noudy menyampaikan hal itu ketika memimpin Rapat Pembahasan Pagu Indikatif RKA-K/L PI BSKDN 2025 dan Pelaksanaan Rakornas dan IGA Tahun Anggaran 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Noudy juga menyoroti peran BSKDN sebagai hub atau perangkat dalam penyusunan strategi kebijakan dalam negeri. Berdasarkan peran tersebut, ujarnya, BSKDN perlu melakukan penguatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, hingga sistem dan mekanisme pelaksanaan program.
“Saya kira kita harus sepakat, harus ada dalam energi dan visi yang sama bahwa BSKDN itu adalah hub, akan menjadi hub ke depan sebagai poros pengawal strategi kebijakan dalam negeri,” katanya.
Ia berharap, penguatan yang dilakukan di berbagai sisi tersebut akan meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, sehingga dapat berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik.
Terkait rumusan kebijakan, Noudy menegaskan pentingnya sinergisitas berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Sebagai hub, kita perlu penguatan dalam sistem dan mekanisme prosedur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita, mau mulai dari mana dan berakhir dimana untuk semua unit kerja," katanya.
Baca juga: BSKDN pacu peserta PKN Tingkat II ciptakan inovasi berkelanjutan
Baca juga: BSKDN optimistis capai target percepatan penurunan kemiskinan ekstrem
Baca juga: BSKDN kunjungi Korsel perkuat penerapan "Smart Governance"
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
