1. Legislator dorong pembentukan pansus klarifikasi "mark up" impor beras
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengklarifikasi dan menemukan titik terang atas adanya isu dugaan mark up atau penggelembungan harga terkait program impor beras.
Adapun dugaan tersebut menyeret nama pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Pansus itu, kata dia, diperlukan untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dugaan masalah yang bisa menimbulkan kerugian negara tersebut.
"Nanti kita usulkan dan dorong," kata Daniel saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya klik di sini.
2. Bawaslu RI ingatkan jajaran kaji pelanggaran netralitas dengan matang
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta jajaran untuk mengkaji pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan matang sebelum diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Karena kita pernah menemukan teman-teman Bawaslu meneruskan tanpa melakukan kajian, dan ada balasan dari KASN yang menyatakan bahwa karena ini tidak dikaji maka kami kembalikan ke Bawaslu," kata Bagja dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya klik di sini.
3. Pangkoops: Yonif 509/Kostrad gelar baksos di Bilogai
Pangkoops Habema Brigjen TNI Lucky Avianto menyatakan Satgas Yonif 509/Kostrad melaksanakan bakti sosial (baksos) di Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
"Dari laporan yang diterima bahwa bakti sosial yang dilakukan dari rumah ke rumah itu disambut antusias oleh warga Bilogai," Pangkoops Habema Brigjen TNI Lucky Avianto dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Selengkapnya klik di sini.
4. Konflik gajah liar dan manusia hambat coklit pilkada di Lampung Barat
Konflik gajah liar dan manusia di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, menghambat proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada Lampung Barat 2024.
"Karena memang dari informasi yang kita terima dari teman-teman PPS di lapangan, kawanan gajah tersebut masih kerap mendekati pemukiman sehingga warga masih gotong royong menghalau kawanan gajah itu," kata Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Lampung Barat, Okto Priadi saat dihubungi, Minggu.
Selengkapnya klik di sini.
5. Wakil Ketua MPR RI: Sistem perlindungan anak harus diperhatikan serius
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sistem perlindungan bagi anak dari ancaman kekerasan harus diperhatikan secara serius.
"Langkah konsisten untuk membangun sistem perlindungan bagi anak dari ancaman kekerasan harus mendapat perhatian serius dengan semakin kompleksnya tantangan pada era globalisasi saat ini," kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2024
