"Perlu cari ketuanya, rekomendasikan ke Gubernur. Kalau Deputi kan terlalu banyak seremoni, kalau Sekda terbatas. Kalau ada tim itu, apa-apa tugasin ke mereka. Jadi mereka yang memonitor," kata ahok di Balaikota, Kamis.
Kemarin, tujuh pejabat eselon II Pemprov DKI diganti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk selanjutnya ditunjuk menjadi tim penasihat Gubernur, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 tahun 2013 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang telah dibuat sejak Agustus tahun lalu.
Beberapa nama dalam tim penasihat itu adalah kepala dinas yang akhir-akhir ini "diterpa masalah" seperti Udar Pristono sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Taufik Yudi Mulyanto yang mantan Kepala Dinas Pendidikan, dan Unu Nurdin yang pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan.
Ahok menjamin fungsi tim penasihat ini tidak akan tumpang tindih dengan Deputi. "Enggak lah, kalau Deputi kan kebanyakan mengurusi hal-hal seremonial. Sementara TGUPP kerjanya mengawasi kepala dinas dan bikin rekomendasi ke kita," katanya.
Ahok tidak mengkhawatirkan kemungkinan terjadi penyelewengan dalam tim penasihat ini. "Enggak ada anggaran di situ, Sama kok gajinya sama kaya eselon II," katanya.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2014
