Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) KLHK Sasmita Nugroho berbicara dalam diskusi Nusantara Ocean Week di Jakarta, Selasa, menjelaskan pemerintah menetapkan ekoregion dalam upaya konservasi dengan mengidentifikasi wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna endemik, serta pola interaksi manusia dengan alam.
Sasmita mengatakan beberapa data yang diperlukan untuk penetapan ekoregion termasuk morfologi, geologi, dan keanekaragaman hayati. Alur penetapannya sendiri dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion.
Secara khusus dia menyoroti masih belum optimalnya data dan informasi untuk ekoregion laut di Indonesia, jika dibandingkan data yang tersedia terkait lanskap daratan.
Baca juga: KLHK: Pembangunan di Ekoregion Sumatera harus perhatikan keberlanjutan
"Hanya kami belum dapat pengetahuan mengenai manusia dan perilakunya terkait laut dangkal tersebut, ini yang perlu kami pahami karena kita sering memisahkan antara manusia dan perilakunya dengan ekosistem," katanya dalam diskusi yang diikuti secara daring tersebut.
Padahal, kata Sasmita, kondisi sebuah ekosistem dan keberadaan keanekaragaman hayati di dalamnya memiliki keterkaitan erat dengan interaksi manusia dengan alam yang ada di dalamnya.
Dia menuturkan keberadaan data ekosistem yang lengkap, termasuk mengenai manusia di sebuah ekosistem, akan membantu pendekatan konservasi lewat ekoregion yang tengah didorong oleh pemerintah.
"Sehingga kalau ada isu biodiversity loss itu sebenarnya yang hilang juga manusia, serta perilaku dan pengetahuannya yang hilang, ini kadang-kadang tidak pernah dibicarakan," kata Sasmita Nugroho.
Baca juga: KLHK: Data laut Indonesia penting dilengkapi untuk konservasi
Baca juga: KLH luncurkan peta ekoregion nasional
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
