Sehingga, Marse menyebutkan saat ini total ada 56 halte Biskita Transpakuan yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Bogor, jika ditambah dengan 20 halte yang sebelumnya sudah dikelola Pemkot melalui Perumda Trans Pakuan (PTP).
“Iya sudah diserahkan ke Pemkot Bogor, dicatatkan dulu ke dalam neraca aset Pemkot oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ada 36 halte, ditambah 20 oleh Perumda,” kata Marse.
Ia menjelaskan penyerahan halte ini bukan berkaitan dengan rencana ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan secara mandiri oleh Pemkot Bogor. Namun agar Pemkot Bogor bisa memaksimalkan pelayanan transportasi massal ini.
Baca juga: Pemkot Bogor bersiap ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan
Baca juga: Pemkot Bogor diminta kelola Biskita Transpakuan secara mandiri
“Sekarang diserahkan supaya pemeliharaan, pengelolaan dan segala macamnya bisa dilakukan oleh Pemkot Bogor sendiri. Terlepas dari siap atau tidaknya 'take over',” jelasnya.
Marse menjelaskan setelah tercatat sebagai aset milik Pemkot Bogor, ke depan ada dua opsi tindak lanjut terhadap 56 halte Biskita Transpakuan.
“Ke depan bisa kita coba masukkan dalam pemeliharaan, atau bisa saja atau dikelola atau diserahkan status pemanfaatannya oleh PTP,” ucapnya.
Ia menyampaikan Dishub Kota Bogor bersama PTP juga akan menggali dan mengkaji kemungkinan pendapatan dari Biskita Transpakuan. Sebab, selama "mengaspal" sejak 2021, Biskita Transpakuan masih difokuskan untuk pelayanan.
“Ke depan kami coba gali dan kaji kemungkinan-kemungkinan ada pendapatan di situ. Entah itu dari verbox, atau non verbox, atau hal lain yang mungkin bisa jadi pendapatan,” ucapnya.
Baca juga: Sistem subsidi jadi babak awal kemajuan transportasi Bodetabeka
Baca juga: BPTJ realisasikan subsidi BTS di Kota Bogor
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
