“Dengan nilai strategis dan kebermanfaatan Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pasca 2024,” kata Airlangga saat konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis.
Adapun 6 rekomendasi yang diusulkan di antaranya, pertama berupa penguatan dasar hukum penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta melalui pengamanatan dalam Undang-Undang (UU) Geospasial dan turunannya. Selain itu, pemerintah merekomendasikan penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta.
Rekomendasi kedua, mewujudkan perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar.
Ketiga, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Keempat, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Kelima, peningkatan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Geospasial
Serta keenam, penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.
Airlangga menjelaskan, Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk kegiatan Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial, yang secara luas telah dimanfaatkan dengan baik oleh kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Pemanfaatan itu di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan K/L termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
"Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L,” jelasnya.
Ia memaparkan, hingga Juni 2024 Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare.
Adapun Kebijakan Satu Peta diimplementasikan dengan mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Dengan adanya penyelenggaraan One Map Policy Summit (OMP) 2024, diharapkan dapat menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas, serta membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca 2024.
Selain itu, OMP Summit 2024 juga hadir sebagai langkah mendorong keberlanjutan pembangunan nasional karena sudah meningkatkan pemanfaatan peta tematik yang merupakan produk Kebijakan Satu Peta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai menambahkan bahwa, Kebijakan Satu Peta tetap menjadi program kerja K/L, ketersediaan akses dan keterbukaan pada data dan informasi, peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas.
Baca juga: One Map Policy atasi tumpang tindih lahan hingga 57 juta hektar
Baca juga: Akademisi: Ego sektoral penghambat realisasi satu peta Indonesia
Baca juga: BIG target peta dasar Indonesia setara dengan Google dalam empat tahun
Baca juga: Teknologi geospasial untuk manajemen sumber daya lahan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
