Pelaksana Tugas Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nursyamsi di Manokwari, Jumat, mengatakan peningkatan produksi beras harus ditopang dengan perluasan areal tanam padi yang diperkirakan mencapai puluhan ribu hektare.
Strategi tersebut merupakan upaya pemerintah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim yang dapat memicu terjadinya krisis pangan secara global, termasuk Indonesia.
"Pemerintah terus berupaya agar daerah-daerah yang berpotensi jadi lumbung pangan harus memperluas areal tanam, salah satunya di Provinsi Papua Barat," kata Dedi.
Menurut dia, perubahan iklim juga menimbulkan tanaman komoditas pangan seperti padi sawah bisa terserang hama dan penyakit yang mengakibatkan gagal panen, sehingga produksi beras defisit.
Pemerintah daerah setempat patut bersyukur karena masalah yang dimaksud tidak terjadi di kawasan pertanian Papua Barat, maka dari itu perlu dilakukan berbagai langkah pencegahan.
"Papua Barat patut bersyukur karena belum terdampak serangan hama penyakit. Namun, harus tetap waspada dan menyiapkan strategi pencegahan," ujarnya.
Tahun 2023, kata dia, Indonesia mengalami defisit beras sebanyak 1 juta ton untuk konsumsi domestik karena dipengaruhi krisis pangan global akibat perubahan iklim dan pandemi COVID-19.
Oleh sebabnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua Barat harus perkuat kolaborasi merealisasikan swasembada pangan untuk mencegah permasalahan krisis pangan.
"Kita harus bisa mendapatkan beras dari keringat kita sendiri, dari petani kita sendiri, dari lahan sawah kita sendiri," tegasnya.
Menurut dia, Papua Barat berpotensi menjadi lumbung padi untuk empat provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Kementan menargetkan perluasan lahan pertanian mencapai 20 ribu hektare yang akan dikerjakan secara bertahap, sehingga Papua Barat mampu menyuplai beras ke empat provinsi tersebut.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2024
