Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan Geoportal Jakarta Satu dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik.
"Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sehingga menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Heru juga menyampaikan bahwa Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan dengan 29 badan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah DKI Jakarta.
"Dalam pengintegrasian informasi dan data geospasial tersebut, dilakukan melalui
pendampingan dan bimbingan secara simultan antara produsen dan walidata," katanya.
Baca juga: Pemerintah siapkan Kebijakan Satu Peta terbuka untuk publik
pendampingan dan bimbingan secara simultan antara produsen dan walidata," katanya.
Baca juga: Pemerintah siapkan Kebijakan Satu Peta terbuka untuk publik
Heru menjelaskan, terdapat lebih dari 100 peta tematik yang ada di Jakarta Satu, baik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan sebagai peta kerja.
"Selain itu, katalog dari data Jakarta Satu mulai dikembangkan untuk mengikuti standar Satu Data Indonesia dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menjelaskan, "One Map Policy" (OMP) telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia.
Airlangga Hartarto menjelaskan, "One Map Policy" (OMP) telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia.
Adapun cakupan kegiatan utama pada Kebijakan Satu Peta, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi serta berbagai pakai data dan informasi geospasial.
Baca juga: Airlangga: Kebijakan Satu Peta jadi acuan pembangunan berbasis spasial
Baca juga: Airlangga: Kebijakan Satu Peta jadi acuan pembangunan berbasis spasial
Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 provinsi.
"Semoga kegiatan ini dapat memunculkan ide, gagasan dan terobosan untuk menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta di Indonesia," kata Airlangga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memenangkan kompetisi "One Map Policy for Better Governance" atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik pada tingkat pemerintah daerah.
"Semoga kegiatan ini dapat memunculkan ide, gagasan dan terobosan untuk menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta di Indonesia," kata Airlangga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memenangkan kompetisi "One Map Policy for Better Governance" atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik pada tingkat pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta pun menerima penghargaan dari pemerintah pusat pada "One Map Policy Summit 2024" di Jakarta, Kamis (11/7).
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta kepada Heru Budi Hartono.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2024