"Selain Pulau Buru, di Pulau Seram juga ada beberapa titik pada sejumlah ruas jalan yang putus, dan kami terus berkoordinasi dengan Satker II Balai Jalan Maluku, sehingga dilakukan pembersihan dan pembenahan sebanyak 18 jembatan di Seram Selatan," kata anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias, di Ambon, Sabtu.
Sebagai anggota DPRD Maluku yang mewakili aspirasi masyarakat, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPJN Maluku meskipun personel terbatas, tetapi kesiagaan dan antisipasinya luar biasa.
"BPJN berbeda dengan OPD yang anggarannya terbatas, sehingga ketika terjadi longsoran pada ruas-ruas jalan milik provinsi harus menunggu sampai akhir tahun anggaran," ujarnya lagi.
Penanganan bencana alam di Pulau Buru, Komisi III DPRD setempat berkoordinasi dengan Kepala BPJN Maluku bersama Satker Satu BPJN yang menangani wilayah tersebut.
Menurut dia, ada tiga satker di BPJN yang menangani berbagai daerah di Maluku, dan Komisi III DPRD Maluku terus berkoordinasi dengan mereka, termasuk dengan Satuan Tugas (Satgas) milik BPJN.
"Jangan karena akses jalan dan jembatan yang terputus lalu menghambat aktivitas ekonomi masyarakat seperti di Pulau Seram dan Pulau Buru," katanya lagi.
Khusus untuk perhubungan laut, komisi juga koordinasikan, baik dengan KSOP maupun Pelni, karena sekarang ini ada kapal yang doking tetapi disiapkan kapal pengganti, sehingga akses ekonomi masyarakat tidak terputus.
"Kondisi cuaca saat ini masih tergolong ekstrem, jadi masyarakat diimbau memperhatikan imbauan BMKG bila memiliki rencana bepergian melalui jalut laut," katanya pula.
Baca juga: Minim infrastruktur jadi penyebab mutu pendidikan di Maluku rendah
Baca juga: PUPR selesaikan pembangunan Jalan Simpang Holat-Ohoiraut Maluku
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2024
