Jakarta (ANTARA) - Selama sepekan (8-13 Juli), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2 hingga DPR setujui RUU Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

1. Menko Polhukam sebut 86 layanan telah aktif selama pemulihan PDNS 2

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 pemilik layanan telah aktif selama pemulihan layanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

“Per 12 Juli pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah go live,” kata Hadi dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Jokowi teken Keppres pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Demikian disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. DPR setujui RUU Wantimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung

Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan usul RUU tersebut berasal dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dia menjelaskan RUU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

Selengkapnya baca di sini.

4. Paripurna DPD hujan interupsi hingga memanas saat pembacaan draf tatib

Pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023—2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD RI peserta sidang hingga memanas saat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib (Tatib) DPD RI.

Adapun draf tata tertib itu merupakan hasil dari tim kerja (timja) yang pada beberapa waktu lalu merancang perubahan-perubahan aturan. Hujan interupsi itu muncul ketika sejumlah interupsi dari peserta sidang tidak direspons oleh LaNyalla.

Selengkapnya baca di sini.

5. Golkar siapkan Jusuf Hamka bila Kaesang maju di Pilkada Jakarta

Partai Golkar menyiapkan kader internal, Jusuf Hamka atau Babah Alun, sebagai pasangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memutuskan maju di Pilkada Jakarta.

"Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024