Narasumber guru besar HTN Universitas Jambi Prof. Elita Rahmi mengatakan, praktik kejar tayang legislasi di DPR harus dihentikan karena sesuatu hal yang terburu-buru tidak menghasilkan hal yang baik.
"Kejar tayang legislasi harus dihentikan. Padahal, sarana dan prasarana yang dimiliki DPR sangat lengkap tapi legislasi kerap bermasalah karena ada komponen yang tidak digunakan dengan baik," katanya dalam webinar yang diselenggarakan APHTN HAN, Senin .
Baca juga: Puan minta anggota DPR tuntaskan tugas di akhir masa jabatan
Beberapa RUU yang sedang dibahas di DPR seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU TNI, RUU Polri, RUU Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan RUU Kementerian Negara.
Ia mengatakan, fenomena kejar tayang legislasi disebabkan dua faktor, yakni internal dan eksternal, faktor internal di antaranya agenda politik di tahun 2024 dan rendahnya ketaatan waktu pembahasan UU di DPR, konflik kepentingan partai politik dan pemerintahan.
"Sedangkan faktor eksternal dibutuhkan keselarasan kerja antara DPR, pemerintah, DPD, dan masyarakat," katanya.
Baca juga: Revisi UU KPK di akhir masa jabatan DPR bermuatan politis
Dalam kesempatan yang sama Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Rudi mengatakan, realisasi prolegnas selama 20 tahun terakhir mengalami stagnasi, yakni realisasi Prolegnas di angka 30-40 persen dari target Prolegnas.
"Seperti Prolegnas Prioritas tahun 2014 sebanyak 69, hanya mampu direalisasi 21 UU. Artinya, ini bukan kejar tayang, tapi agenda rutin yang dilakukan oleh DPR," tuturnya.
Ia menilai fenomena kejar tayang muncul karena tidak ada pola dalam penetapan prolegnas prioritas tahunan, namun si sisi yang lain terdapat fenomena kompetisi antar-kementerian untuk menggolkan UU yang terkait dengan kementerian termasuk DPR dan DPD.
"Fenomena kejar tayang legislasi juga karena longgarnya pembentukan UU seperti tidak adanya kewajiban menyelesaikan UU dalam satu tahun," katanya.
Baca juga: RUU KUHAP dan KUHP tak selesai sampai akhir jabatan DPR
Rudi juga menyebutkan perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membolehkan RUU Luncuran (carry over) bila tidak tuntas dibahas di DPR periode sedang berjalan dapat dilanjutkan di DPR periode selanjutnya.
Sementara pengajar HTN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ferdian Andi mengatakan legislasi kejar tayang tidak selalu berada di akhir masa jabatan DPR, namun juga di masa tengah masa jabatan.
Baca juga: KPK periksa Indra Iskandar soal vendor kelengkapan rumah jabatan DPR
"Seperti UU MK pada tahun 2020 dibahas hanya 7 hari, UU KPK pada tahun 2019 dibahas hanya 13 hari, UU IKN pada tahun 2021 dibahas 43 hari," katanya.
APHTN HAN secara berkala menggelar diskusi baik luring maupun daring atas isu-isu ketatanegaraan yang sedang hangat diperbincangkan.
Baca juga: KPK sita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Baca juga: KPK geledah Gedung DPR sidik korupsi kelengkapan rumah jabatan
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2024
