Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar pihak-pihak yang menawarkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum proses tender.

"Ada beberapa perusahaan yang menawarkan penerapan sistem ERP kepada kita. Tapi, kita tidak mau langsung tender. Kita maunya sistem itu dicoba dulu di Jakarta, baru kemudian tender," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, beberapa pihak yang mengajukan penawaran sistem tersebut, di antaranya perusahaan asal Amerika Serikat, Swedia, Norwegia dan Indonesia. Namun, dia mengaku tidak mengingat nama-nama perusahaan itu.

"Yang pasti, dari mana pun perusahaan itu, kalau mau terapkan ERP di Jakarta harus uji coba dulu. Biaya uji coba itu juga menggunakan dana perusahaan masing-masing, bukan dari Pemprov DKI," ujar Basuki.

Selain biaya, dia menuturkan waktu pelaksanaan uji coba sistem ERP di Jakarta itu juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Uji coba sistem tersebut, sambung dia, dilakukan untuk mengetahui kelayakan perusahaan sebelum mengikuti tender jalan berbayar elektronik di Ibu Kota.

"Intinya, kita tidak mau ada pekerjaan mangkrak atau mendapatkan barang-barang rusak seperti bus Transjakarta yang karatan. Makanya, kita mau lihat dulu, apakah perusahaan itu benar-benar layak mengikuti tender ERP," tutur Basuki.

Dia mengungkapkan uji coba tersebut juga dilakukan untuk mengetahui kualitas sistem sekaligus peralatan yang ditawarkan, apakah berfungsi dengan baik atau tidak.

Pewarta: Rr Cornea Khairani
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2014