Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian menyatakan hingga saat ini belum ada kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah sehingga berbagai persoalan seperti rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi atau harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah hingga saat ini masih terus terjadi.
Ketua Komisi IV DPR RI, Yusuf Faisal di Jakarta, Rabu menyatakan saat ini meskipun belum masuk musim tanam bahkan masih puncak panen di beberapa daerah harga pupuk sudah mencapai Rp1.400/kg atau di atas HET sebesar Rp1.200/kg sehingga dikuatirkan saat tanam serentak harga pupuk bisa sebesar Rp1.800/kg.
"Kondisi tersebut disebabkan karena pemerintah sekarang tidak punya kebijakan pupuk bersubsidi. Ini harus dirombak sebelum musim tanam serentak," katanya di sela Lokakarya bertajuk Peningkatan Dayasaing Beras Nasional Melalui Perbaikan Kualitas di gedung Bulog.
Dia menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum pernah melakukan pembahasan dengan DPR mengenai subsidi pupuk baik dalam bentuk subsidi gas maupun subsidi harga serta besarannya.
Menurut dia, pembahasan subsidi pupuk seharusnya dilakukan di Komisi IV namun Menteri Pertanian belum pernah mengajukan proposal kebijakan pupuk bersubsidi.
"Belum pernah sampai sekarang ini diajukan proposal itu. Dalam APBN 2007 dan APBNP 2006 belum pernah ada pembahasan soal pupuk," katanya.
Yusuf Faisal menyatakan, pemerintah hingga kini belum menyusun kebijakan yang baru tentang pupuk sehingga dikuatirkan harga pupuk bersubsidi di lapangan akan semakin melonjak ketika musim tanam.
"Saya khawatir kebijakan subsidi pupuk amburadul. Ini harus diantisipasi sekarang. Jangan kalau sudah meledak baru diantisipasi," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
