Jakarta (ANTARA News) - Proses penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber pertanian (reformasi agraria) harus terus diperjuangkan, demi memastikan terjaminnya kesejahteraan hidup untuk kaum petani, kata peserta konvensi bakal calon Presiden Partai Demokrat Gita Wirjawan.

"Saya tidak spesifik menyebut kaum marhaen tapi bagi saya rakyat petani kita itulah yang selama ini selalu terpinggirkan dan tidak mampu keluar dari belenggu kemiskinan," kata Gita melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Gita mengklaim selama tiga tahun menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya telah mempelajari banyak masalah mengenai upaya optimalisasi hasil produk pertanian dan juga kondisi para petani.

Para petani, memang kerap kesulitan baik dari sisi penguasaan lahan, maupun kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, para petani juga kerap dihadapkan pada masalah ketersediaan benih dan pupuk, kendala dalam akses pembiayaan serta akses pasar.

Dalam sistem agraria yang berjalan, para petani juga menghadapi masalah pada penguasaan lahan karena mereka harus berhadapan dengan para pemilik modal.

Gita mengatakan beberapa masalah pertanian dan hambatan dalam sistem agraria itu yang yang menyebabkan Indonesia harus impor beberapa komoditi pangan strategis, seperti beras, bawang dan lainnya.

"Memang memprihatinkan sektor pertanian kita yang sulit berproduksi sehingga harus memilih jalan impor," ujar Gita.

Padahal, terdapat lebih dari 40 juta petani yang harus diberdayakan dan menjadi tulang punggung penyediaan pangan dalam negeri.

Kondisi agraria yang memprihatinkan juga kerap melahirkan konflik agraria karena masalah ketimpangan kepemilikan dan pengelolaan tanah, seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, dan Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2014