"Masih banyak kekerasan terhadap perempuan di daerah yang belum tertangani karena masih ada sebagian saudara kita yang berpikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual tidak boleh dicampuri oleh pihak luar seperti komisi perempuan atau lembaga swadaya masyarakat," kata Rumiyati kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kendati dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 sudah diatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun masyarakat awam masih sedikit yang mengetahui bahwa perlindungan hak perempuan sudah diatur dalam konstitusi.
Rumiyati menambahkan perlunya sosialisasi terkait undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa negara memiliki kebijakan baru untuk mengkriminalkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
"Selain itu kepolisian juga sudah membentuk unit khusus pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak hingga ke tingkat Polres," kata Rumiyati yang berada di daerah pemilihan di Jawa Tengah VIII.
Sehingga jika merujuk pada patokan yang sudah ditetapkan oleh Polri, bahwa setiap Polres sudah ada unit khusus tersebut, maka menurut Rumiyati, unit itu bisa menjadi pintu masuk untuk menjelaskan kepada warga bahwa negara memiliki kebijakan tentang perlindungan hak perempuan dan anak.
Namun demikian, tambah Rumiyati, hal yang masih sulit untuk ditangani adalah kekerasan seksual kepada perempuan karena pembuktian yang sulit.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2014
