"Fokus kami nanti menyelesaikan LKPP pemerintah di 86 kementerian dan lembaga, 542 kabupaten/kota, dan 34 provinsi," kata Rizal usai dilantik menjadi Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin.
Selain itu, ia melanjutkan, BPK akan memberikan perhatian khusus pada program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang nilainya mencapai Rp20 triliun.
Ia mengatakan BPK akan membantu KPK memastikan program itu sudah tepat sasaran.
"Apabila belum tepat maka kami akan memberi rekomendasi ke depan. Penekanan saya adalah semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti Raskin," ujarnya.
BPK, menurut dia, juga akan meluruskan program bantuan sosial yang tidak tepat yang nilainya mencapai Rp90 triliun.
Rizal mengatakan BPK akan membantu pemerintah memastikan bantuan dana sebesar itu bisa sampai ke masyarakat sasaran.
Menurut dia, BPK akan membuat rekomendasi untuk memastikan program-program tersebut selanjutnya bisa tepat sasaran berdasarkan hasil audit.
"Kan anda tahu bahwa banyak (penyimpangan bansos) di Banten," kata Rizal, yang menjabat sebagai Ketua BPK periode April-Oktober 2014.
Rizal Djalil menggantikan Hadi Poernomo yang pensiun pada 21 April.
Rizal mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta pada Senin.
Wakil Presiden Boediono, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, para anggota BPK, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014
