"Hanya saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu bersinergi dengan pemerintah di berbagai daerah," kata Jusuf Kalla kepada pers usai melantik pengurus baru Palang Merah Indonesia (PMI) Riau di Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin.
Saat ini Jusuf Kalla juga merupakan Ketua Umum PMI yang aktif diberbagai kegiatan kemanusiaan.
Memang benar, kata Kalla, saat ini adalah zaman otonomi daerah, namun bukan berarti dunia pendidikan harus disetarakan berdasarkan daerahnya masing-masing.
"Intinya ujian serentak secara nasional itu memang harus ada namun pelaksanaannya harus lebih baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas para pelajar. Pelaksanaannya di dearah harus matang," kata dia.
Kalau muncul pro dan kontra terkait Ujian Nasional menurut dia adalah hal yang biasa di negara demokrasi, namun UN tetap harus berjalan agar dapat melihat kualitas pendidikan secara nasional.
"Jika tidak ada Ujian Nasional, maka akan sulit melihat standar pendidikan di suatu daerah dan pemerintah sendiri akan kesulitan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diketahui tidak merata," katanya.
Jusuf Kalla mengatakan, tujuan dilaksanakannya UN adalah untuk mengukur tingkat pendidikan secara nasional sampai ke daerah.
"Daerah mana saja yang tingkat kualitas pendidikannya rentah maka akan ketahuan setelah ujian itu. Nah itu menjadi tugas pemerintah untuk secara bersama-sama meningkatkannya," kata dia.
Pewarta: Fazar Muhardi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2014
