"Besok (Jumat) kami akan mengambil langkah-langkah menuju penunjukan pemerintahan baru," kata juru bicara pengunjuk rasa, Akanat Promphan, kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa perdana menteri dari partai berkuasa tidak memiliki "keabsahan."
Belum jelas dasar hukum apa yang mendukung tekad mereka itu, namun undang-undang dasar Thailand antara lain memungkinkan penunjukan sebuah badan eksekutif baru oleh Senat.
Para pemimpin unjuk rasa telah bertekad akan menjalankan "perjuangan terakhir" pada Jumat, namun tanpa merinci rencana mereka itu.
Tekad itu dinyatakan satu hari setelah Pengadilan Konstitusi mencopot Yingluck dari jabatannya sebagai perdana menteri karena menyalahgunakan kekuasaannya.
Partai yang sedang berkuasa, Puea Thai, segera menunjuk Wakil Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan sebagai pengganti Yingluck.
Badan antikorupsi pada Kamis, kemungkinan akan mengeluarkan keputusan bagi Yingluck dan seorang mantan menteri soal skema subsidi beras yang banyak memakan biaya.
Keputusan itu bisa mengarah pada hukuman berupa larangan berpolitik selama lima tahun.
Mereka telah berkemah di jalan-jalan di Bangkok selama enam bulan dalam upaya untuk menggulingkan Yingluck dan membersihkan Thailand dari pengaruh saudara laki-lakinya, Thaksin Shinawatra.
Thaksin, milioner yang juga mantan perdana meteri Thailand, tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi, yang dikatakannya didasarkan pada motivasi politik.
(T008)
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2014
